Warga Depok Protes Penghapusan SKTM.
Depok, 01 Pebruari 2011.
Sejumlah warga yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat - DKR Kota Depok memprotes kebijakan Pemerintah Kota terkait penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu - SKTM menyusul diterapkannya Peraturan Daerah - Perda tentang Jaminan Kesehatan Daerah - Jamkesda yang mulai diberlakukan tahun ini sebagai pengganti SKTM. Jamkesda dinilai Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan kurang efektif jika pemberlakuannya harus menghapuskan SKTM, karena pemegang kartu Jamkesda terbatas jumlahnya. Berbeda dengan Jamkesda, SKTM yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menurut Roy sangat efektif untuk menjangkau keberadaan warga miskin di berbagai pelosok Kota Depok. Asalkan syaratnya lengkap, SKTM dapat langsung diterbitkan di kelurahan sehingga warga kurang mampu bisa menggunakannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Penerapan program Jamkesda yang terkesan dipaksakan, menurut Roy Pangharapan akan menuai persoalan baru jika proses pendataannya tidak tepat sasaran. Berdasarkan data DKR, terdapat lebih dari 20 persen warga miskin yang belum terakomodir program layanan kesehatan murah di kota yang kembali dipimpin Nurmahmudi Ismail itu. Roy juga berharap selama masa transisi program Jamkesda, pemberlakuan SKTM masih diperbolehkan agar warga miskin yang belum memiliki kartu Jamkesda tetap dapat terlayani kesehatannya dengan layak. Sementara itu anggota Komisi D DPRD Kota Depok Lilis Latifa membenarkan penghentian program pemberian SKTM untuk warga kurang mampu; sedangkan menanggapi adanya tuntutan warga, politisi Partai Amanat Nasional itu berjanji akan membahasnya dalam rapat internal komisi. Diakui Lilis Latifa, pendataan penerima Jamkesda rentan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, Komisi D dalam waktu dekat akan mebahas mekanisme mengenai pendataan penerima Jamkesda dengan Pemkot Depok.
Pelantikan Walikota Depok Berlangsung dalam Pengamanan Ketat
Depok – Rabu, 26 Januari 2011.
Walaupun penolakan terhadap pelantikan walikota depok terpilih Nurmahmudi ismail dan idris abdusomad banyak disuarakan oleh berbagai kalangan, namun hal itu tidak membuat pelantikan tersebut ditunda. Hal itu terlihat hr ini, dmn rapat paripurna istimewa dprd kota depok dengan agenda tunggal pengucapan sumpah jabatan walikota dan wakil walikota periode 2011-2016 dilaksanakan dan baru saja berakhir siang tadi di gedung wakil rakyat setempat. Agenda pelantikan yang minim dihadirkan oleh anggota dprd kota depok itu, berdasarkan pantauan kami, hanya 14 anggota DPRD yang hadir dari total keseluruhan anggota yakni berjumlah 50 anggota. Ke 14 anggota dprd itu kesemuanya berasal dari fraksi partai koalisi pasangan nurmahmudi dan idris abdusomad pks dan pan,.sementara 4 fraksi lainnya yakni demokrat, golkar, gerindra bangsa dan pdip tidak nampak hadir termasuk ketua dprd rintis yanto sehingga rapat paripurna istimewa dengan agenda pembacaan sumpah jabatan dipimpin oleh wakil ktua dprd prihandoko yg jg dari fraksi PKS. menanggapi hal itu, gubernur jawa barat ahmad heryawan yang juga memimpin pembacaan sumpah walikota disela sambutannya mengeluarkan sindiran halusnya.
Melihat keadaan demikian, gubernur berharap walikota depok nurmahmudi harus dapat memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat tanpa harus memilhat asal partai maupun golongannya sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, nurmahmudi ismail usai dilantik mengatakan, apapun yang terjadi saat ini ia berharap roda pemerintahan kedepan dapat berjalan dgn baik. Selain gubernur jawa barat, acara pelantikan juga dihadiri oleh bupati bogor, bupati sukabumi serta walikota bekasi. Sementara pantauan keamanan disekitar lokasi pelantikan di gedung dprd, penjagaan ketat dari polda metro jaya dan polres kota depok sebanyak 1200 personel ditempat kan dgn 2 skebario pengaman hingga ring 2 atau berlapis yg berjarak sampai 500 meter dari gedung dprd. Selain itu nampak 2 unit mobil water canon dan 1 panser juga disiagakan untuk mengantisipasi adanya gelombang unjuk rasa. Nampak juga terlihat ratusan aparat bersenjata laras panjang jenis ss1 mewarnai pengamanan jalannya pelantikan. Sementara pantauan kami di luar ruang paripurna dprd saat acara pelantikan tidak nampak adanya aksi unjuk rasa seperti yg sebelumnya keras disuarakan oleh berbagai elemn massa yang menolak pelantikan,.yang terlihat hnyalah ratusan massa pendukung Nurmahmudi ismail yakni fbr, forkabi, pandu keadilan serta pemuda pancasila. Hingga dapat dikatakan acara pelantikan berjalan aman dan penuh hikmat. (YD).
Walaupun penolakan terhadap pelantikan walikota depok terpilih Nurmahmudi ismail dan idris abdusomad banyak disuarakan oleh berbagai kalangan, namun hal itu tidak membuat pelantikan tersebut ditunda. Hal itu terlihat hr ini, dmn rapat paripurna istimewa dprd kota depok dengan agenda tunggal pengucapan sumpah jabatan walikota dan wakil walikota periode 2011-2016 dilaksanakan dan baru saja berakhir siang tadi di gedung wakil rakyat setempat. Agenda pelantikan yang minim dihadirkan oleh anggota dprd kota depok itu, berdasarkan pantauan kami, hanya 14 anggota DPRD yang hadir dari total keseluruhan anggota yakni berjumlah 50 anggota. Ke 14 anggota dprd itu kesemuanya berasal dari fraksi partai koalisi pasangan nurmahmudi dan idris abdusomad pks dan pan,.sementara 4 fraksi lainnya yakni demokrat, golkar, gerindra bangsa dan pdip tidak nampak hadir termasuk ketua dprd rintis yanto sehingga rapat paripurna istimewa dengan agenda pembacaan sumpah jabatan dipimpin oleh wakil ktua dprd prihandoko yg jg dari fraksi PKS. menanggapi hal itu, gubernur jawa barat ahmad heryawan yang juga memimpin pembacaan sumpah walikota disela sambutannya mengeluarkan sindiran halusnya.
Melihat keadaan demikian, gubernur berharap walikota depok nurmahmudi harus dapat memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat tanpa harus memilhat asal partai maupun golongannya sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, nurmahmudi ismail usai dilantik mengatakan, apapun yang terjadi saat ini ia berharap roda pemerintahan kedepan dapat berjalan dgn baik. Selain gubernur jawa barat, acara pelantikan juga dihadiri oleh bupati bogor, bupati sukabumi serta walikota bekasi. Sementara pantauan keamanan disekitar lokasi pelantikan di gedung dprd, penjagaan ketat dari polda metro jaya dan polres kota depok sebanyak 1200 personel ditempat kan dgn 2 skebario pengaman hingga ring 2 atau berlapis yg berjarak sampai 500 meter dari gedung dprd. Selain itu nampak 2 unit mobil water canon dan 1 panser juga disiagakan untuk mengantisipasi adanya gelombang unjuk rasa. Nampak juga terlihat ratusan aparat bersenjata laras panjang jenis ss1 mewarnai pengamanan jalannya pelantikan. Sementara pantauan kami di luar ruang paripurna dprd saat acara pelantikan tidak nampak adanya aksi unjuk rasa seperti yg sebelumnya keras disuarakan oleh berbagai elemn massa yang menolak pelantikan,.yang terlihat hnyalah ratusan massa pendukung Nurmahmudi ismail yakni fbr, forkabi, pandu keadilan serta pemuda pancasila. Hingga dapat dikatakan acara pelantikan berjalan aman dan penuh hikmat. (YD).
Nurmahmudi - Idris tetap Optimis
Depok, Selasa 25 Januari 2011.
Walau gelombang aksi unjuk rasa penolakan pelantikan Walikota Depok terpilih, Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdusomad yang rencananya digelar pada 26 Januari mendatang terus disuarakan, namum Ketua Tim Pemenangan pasangan tersebut tetap optimis pelantikan tidak akan ditunda. Padahal diantara anggota Badan Musyawarah Bamus DPRD juga ikut menolak pelantikan sebelum polemik hukum diselesaikan. Sementara Prihandoko yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Depok, malah dikabarkan telah menandatangani dan mengirimkan surat usulan pelantikan secara sepihak tanpa sepengetahuan anggota Bamus DPRD lainnya. Tentu saja hal itu membuat geram kalangan wakil rakyat lainnya serta massa yang konsisten menolak pelantikan Walikota terpilih, diantaranya yakni Dewan Presidium Rakyat Depok Menggugat – DPRDMK melalui bentuk unjuk rasa di Gedung DPRD setempat kemarin (Senin, 24 Jan’11). Koordinator aksi DPRDKM Cahyo Putranto disela-sela orasinya menuturkan, “sikap Wakil Ketua DPRD Prihandoko yang sepihak mengirimkan usulan pelantikan kepada Gubernur merupakan bentuk pelanggaran kode etik, karena 4 dari 6 fraksi dalam Bamus DPRD telah menyatakan penolakannya terhadap pelantikan Walikota terpilih sebelum adanya kejelasan hukum antara putusan PT UN Bandung dan putusan Mahkamah Konstitusi – MK”. Untuk itu, Cahyo meminta kejelasan kepada pimpinan DPRD terkait sikap yang diambil Wakil Ketua DPRD Prihandoko.Selain itu, massa DPRDMK juga mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk memberikan konsekuensi terhadap Prihandoko dalam bentuk pemberhentian.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Depok – Rintis Yanto yang bersedia menemui para pendemo mengatakan, “langkah yang diambil wakilnya itu bukan atas nama pimpinan DPRD secara melembaga, karena dirinya tidak mengetahui keberadaan surat yang diusulkan wakilnya kepada Gubernur”.
Lebih lanjut Rintis mengatakan, “berdasarkan pengakuan Jprihandoko kepada dirinya, sikap yang dilakukannya berdasarkan surat Mendagri yang menyarankan pimpinan DPRD untuk segera mengusuakan pelantikan kepada Gubernur, dan hal itu menurut Rintis adalah hak pribadinya sepanjang tidak mengatas namakan pimpinan DPRD. (YD)
Walau gelombang aksi unjuk rasa penolakan pelantikan Walikota Depok terpilih, Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdusomad yang rencananya digelar pada 26 Januari mendatang terus disuarakan, namum Ketua Tim Pemenangan pasangan tersebut tetap optimis pelantikan tidak akan ditunda. Padahal diantara anggota Badan Musyawarah Bamus DPRD juga ikut menolak pelantikan sebelum polemik hukum diselesaikan. Sementara Prihandoko yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Depok, malah dikabarkan telah menandatangani dan mengirimkan surat usulan pelantikan secara sepihak tanpa sepengetahuan anggota Bamus DPRD lainnya. Tentu saja hal itu membuat geram kalangan wakil rakyat lainnya serta massa yang konsisten menolak pelantikan Walikota terpilih, diantaranya yakni Dewan Presidium Rakyat Depok Menggugat – DPRDMK melalui bentuk unjuk rasa di Gedung DPRD setempat kemarin (Senin, 24 Jan’11). Koordinator aksi DPRDKM Cahyo Putranto disela-sela orasinya menuturkan, “sikap Wakil Ketua DPRD Prihandoko yang sepihak mengirimkan usulan pelantikan kepada Gubernur merupakan bentuk pelanggaran kode etik, karena 4 dari 6 fraksi dalam Bamus DPRD telah menyatakan penolakannya terhadap pelantikan Walikota terpilih sebelum adanya kejelasan hukum antara putusan PT UN Bandung dan putusan Mahkamah Konstitusi – MK”. Untuk itu, Cahyo meminta kejelasan kepada pimpinan DPRD terkait sikap yang diambil Wakil Ketua DPRD Prihandoko.Selain itu, massa DPRDMK juga mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk memberikan konsekuensi terhadap Prihandoko dalam bentuk pemberhentian.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Depok – Rintis Yanto yang bersedia menemui para pendemo mengatakan, “langkah yang diambil wakilnya itu bukan atas nama pimpinan DPRD secara melembaga, karena dirinya tidak mengetahui keberadaan surat yang diusulkan wakilnya kepada Gubernur”.
Lebih lanjut Rintis mengatakan, “berdasarkan pengakuan Jprihandoko kepada dirinya, sikap yang dilakukannya berdasarkan surat Mendagri yang menyarankan pimpinan DPRD untuk segera mengusuakan pelantikan kepada Gubernur, dan hal itu menurut Rintis adalah hak pribadinya sepanjang tidak mengatas namakan pimpinan DPRD. (YD)
Rapat BAMUS DPRD Kota Depok membahas masa kepemimpinan Walikota Depok
Depok Selasa, 25 Januari 2011.
Rapat Badan Musyawarah - Bamus DPRD Kota Depok dengan agenda membahas berakhirnya masa kepemimpinan Walikota Depok periode 2006-2011 kemarin, dikawal ketat ratusan massa dari Dewan Presidium Rakyat Depok Menggugat-DPRDM yang keras menyuarakan penundaan pelantikan Walikota terpilih Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdussomad. Rapat Bamus, dari 4 Fraksi yakni Golkar, Demokrat, PDIP dan fraksi Gerinda Bangsa menghasilkan keputusan yakni penundaan pelantikan Walikota terpilih Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdussomad itu ditegaskan anggota Bamus DPRD Babay Suhaemi dihadapan massa unjuk rasa, juga akan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan ke Mendagri untuk mengangkat pemimpin sementara Kota Depok melalui pelaksana tugas atau PLT. Penundaan pelantikan itu kata Babay, hingga adanya putusan MA terkait polemik hukum antara putusan PTUN Bandung dan putusan MK yang hingga kini masih di proses MA. Lebih lanjut dikatakan Babay, sikap 4 Fraksi dalam Bamus yang menunda pelantikan dan mengusulkan pengangkatan PLT itu merupakan upaya penegakan hukum di Kota Depok.
Sementara ketika disinggung jika usulan DPRD tidak diindahkan oleh Gubernur atau pelantikan akan tetap dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Mendagri, Babay menegaskan dirinya beserta Fraksi-Fraksi yang menolak pelantikan tidak akan datang dan menyaksikan pelantikan tersebut./Sementara itu, Fraksi yang mendorong dilakukannya pelantikan yakni PKS melalui sekertaris Fraksinya Mutaqien tetap optimis pelantikan tidak akan ditunda, karena ia yakin, walau tidak dapat persetujuan Bamus DPRD, namun hal itu tidak akan menjadi kendala, karena DPRD hanyalah pihak yang diamanatkan oleh Gubernur.
Menanggapi derasnya gelombang penolakan dari sejumlah kalangan, ditegaskan Mutaqien pihaknya tidak akan gentar, karena menurutnya yang mendukung dan siap melaksanakan pelantikan jumlahnya juga tidak kalah banyak.//(YD)
Rapat Badan Musyawarah - Bamus DPRD Kota Depok dengan agenda membahas berakhirnya masa kepemimpinan Walikota Depok periode 2006-2011 kemarin, dikawal ketat ratusan massa dari Dewan Presidium Rakyat Depok Menggugat-DPRDM yang keras menyuarakan penundaan pelantikan Walikota terpilih Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdussomad. Rapat Bamus, dari 4 Fraksi yakni Golkar, Demokrat, PDIP dan fraksi Gerinda Bangsa menghasilkan keputusan yakni penundaan pelantikan Walikota terpilih Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdussomad itu ditegaskan anggota Bamus DPRD Babay Suhaemi dihadapan massa unjuk rasa, juga akan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan ke Mendagri untuk mengangkat pemimpin sementara Kota Depok melalui pelaksana tugas atau PLT. Penundaan pelantikan itu kata Babay, hingga adanya putusan MA terkait polemik hukum antara putusan PTUN Bandung dan putusan MK yang hingga kini masih di proses MA. Lebih lanjut dikatakan Babay, sikap 4 Fraksi dalam Bamus yang menunda pelantikan dan mengusulkan pengangkatan PLT itu merupakan upaya penegakan hukum di Kota Depok.
Sementara ketika disinggung jika usulan DPRD tidak diindahkan oleh Gubernur atau pelantikan akan tetap dilaksanakan oleh Gubernur atas nama Mendagri, Babay menegaskan dirinya beserta Fraksi-Fraksi yang menolak pelantikan tidak akan datang dan menyaksikan pelantikan tersebut./Sementara itu, Fraksi yang mendorong dilakukannya pelantikan yakni PKS melalui sekertaris Fraksinya Mutaqien tetap optimis pelantikan tidak akan ditunda, karena ia yakin, walau tidak dapat persetujuan Bamus DPRD, namun hal itu tidak akan menjadi kendala, karena DPRD hanyalah pihak yang diamanatkan oleh Gubernur.
Menanggapi derasnya gelombang penolakan dari sejumlah kalangan, ditegaskan Mutaqien pihaknya tidak akan gentar, karena menurutnya yang mendukung dan siap melaksanakan pelantikan jumlahnya juga tidak kalah banyak.//(YD)