Mantan Aktivis NII curigai ada gerakan terorisme di Bogor.
Bogor – 28 Maret 2011.
Serangkaian aksi teror bom yang terjadi di Bogor ataupun si pengirim menyebut beralamat di Kota Hujan, kemungkinan telah dirancang sebelumnya, Dalam sepekan terakhir, beberapa lokasi di Kota maupun Kabupaten Bogor kerap diguncang isu teror bom, Namun dari hasil penyelidikan Kepolisian ternyata dari sejumlah paket mencurigakan hampir semuanya tidak terbukti, hanya yang ditemukan di Kota Wisata Gunung putri diduga berisi bom, sebab saat ditemukan pada bagian luar paket bertuliskan “ini bom” Namun saat tim Gegana Kelapa dua Depok akan mengaman kan bungkusan itu di tanah kosong, keburu meledak Dalam aksi teror bom, bukan hanya terjadi di beberapa tempat di Kota dan Kabupaten Bogor, Sebelumnya Nama Bogor disangkut pautkan dengan pengiriman bom buku yang ditujukan kepada Ulil di Utan Kayu Jakarta dan Artis Ahmad Dhani Berdasarkan fakta itulah Mantan Anggota Negara Islam Indonesia NII Edi alias Matahari Timur menduga ada indikasi kelompok terorisme yang mengenal Bogor dengan baik. Artinya dari serangkian aksi tersebut, pelaku memberikan sinyal, bahwa benar-benar nyata keberadaan mereka di Bogor Terlebih wilayah Bogor, relatif terbilang adem ayem, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, sekaligus berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta
Meski demikian, Matahari Timur menilai, kemungkinan Bogor menjadi basis teror sangat kecil, sebab kultur masyarakatnya lebih toleran, apalagi banyak pondok pesantren yang terang-terangan menolak cara kekerasan dalam islam Radikal (SN)
Serangkaian aksi teror bom yang terjadi di Bogor ataupun si pengirim menyebut beralamat di Kota Hujan, kemungkinan telah dirancang sebelumnya, Dalam sepekan terakhir, beberapa lokasi di Kota maupun Kabupaten Bogor kerap diguncang isu teror bom, Namun dari hasil penyelidikan Kepolisian ternyata dari sejumlah paket mencurigakan hampir semuanya tidak terbukti, hanya yang ditemukan di Kota Wisata Gunung putri diduga berisi bom, sebab saat ditemukan pada bagian luar paket bertuliskan “ini bom” Namun saat tim Gegana Kelapa dua Depok akan mengaman kan bungkusan itu di tanah kosong, keburu meledak Dalam aksi teror bom, bukan hanya terjadi di beberapa tempat di Kota dan Kabupaten Bogor, Sebelumnya Nama Bogor disangkut pautkan dengan pengiriman bom buku yang ditujukan kepada Ulil di Utan Kayu Jakarta dan Artis Ahmad Dhani Berdasarkan fakta itulah Mantan Anggota Negara Islam Indonesia NII Edi alias Matahari Timur menduga ada indikasi kelompok terorisme yang mengenal Bogor dengan baik. Artinya dari serangkian aksi tersebut, pelaku memberikan sinyal, bahwa benar-benar nyata keberadaan mereka di Bogor Terlebih wilayah Bogor, relatif terbilang adem ayem, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, sekaligus berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta
Meski demikian, Matahari Timur menilai, kemungkinan Bogor menjadi basis teror sangat kecil, sebab kultur masyarakatnya lebih toleran, apalagi banyak pondok pesantren yang terang-terangan menolak cara kekerasan dalam islam Radikal (SN)
Pasar Tohaga janji selesaikan pembangunan Pasar Cariu.
Bogor – 25 Maret 2011
Bupati Bogor – Haji Rachmat Yasin, resmi memperpanjang masa jabatan Direksi PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor dengan melantik kembali Ir. Cahya Vidiadi menjadi Direktur Utama dan Ir. Zairi sebagai Direktur Operasional. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Direksi PD Pasa Tohaga Kabupaten Bogor dilakukan Bupati Bogor – Rachmat Yasin di Serba Guna Satu Setda Kabupaten Bogor di Cibinong.
Bupati mengatakan, pelantikan Direksi PD Pasar Tohaga dilakukan bukan tanpa alasan dan tidak menjadi ukuran keberhasilan ataupun kegagalan Direksi itu sendiri. Karena Perusahaan Daerah yang baru terbentuk membutuhkan stabilitas dan kesinambungan. Disamping itu, untuk mencari orang lain sebagai pengganti Direksi, membutuhkan waktu lama. Sementara berbagai persolaan tentang Pasar memerlukan perhatian dan penangan sirius. Atas pertimbangan itulah Bupati Bogor kembali mengangkat Cahya Vidiadi menjadi Dirut PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor periode 2011-2015. Menurut Rachmat Yasin, Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan Perusahaan Daerah. Untuk itu Bupati menekankan kepada Direksi PD Pasar Tohaga untuk melakukan pentaan infrastruktur dan membangun beberapa Pasar, seperti Pasar Cariu, Cigudeg, Cileungsi dan Citayam.
Sementara itu Dirut PD Pasar Tohaga - Cahya Vidiadi, usai pelantikan mengatakan, dengan diperpanjanya masa jabatan, program kerja akan dilanjutkan, sedikit demi sedikit segera teruwujud, seperti pembangunan Pasar Tradisional Modern Jasinga dan Pasar Cisangkal. PD Pasar juga akan memperbaiki beberapa Pasar lainnya di tahun 2011 ini, diantaranya Pasar Cariu, Cigudeg, Ciseeng, Cileungsi dan Citayam yang dananya diambil dari APBD I dan II serta APBN.
Cahya juga berjanji akan terus berupaya menyelesaikan pembangunan empat Pasar yang diisyaratkan Bupati hingga akhir tahun 2011 dan tahun 2012 menyelesaikan Pasar Parung dan pembangun Pasar Parungpung - Ciseeng. Terkait dengan keberadaan Pasar Cileungsi yang terbakar habis, dalam waktu dekat segera membangun Tempat Penampungan Sementara bagi para Pedagang di atas lahan milik Bina Marga di sekitar Flay Over Cileungsi. (AD)
Bupati Bogor – Haji Rachmat Yasin, resmi memperpanjang masa jabatan Direksi PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor dengan melantik kembali Ir. Cahya Vidiadi menjadi Direktur Utama dan Ir. Zairi sebagai Direktur Operasional. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Direksi PD Pasa Tohaga Kabupaten Bogor dilakukan Bupati Bogor – Rachmat Yasin di Serba Guna Satu Setda Kabupaten Bogor di Cibinong.
Bupati mengatakan, pelantikan Direksi PD Pasar Tohaga dilakukan bukan tanpa alasan dan tidak menjadi ukuran keberhasilan ataupun kegagalan Direksi itu sendiri. Karena Perusahaan Daerah yang baru terbentuk membutuhkan stabilitas dan kesinambungan. Disamping itu, untuk mencari orang lain sebagai pengganti Direksi, membutuhkan waktu lama. Sementara berbagai persolaan tentang Pasar memerlukan perhatian dan penangan sirius. Atas pertimbangan itulah Bupati Bogor kembali mengangkat Cahya Vidiadi menjadi Dirut PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor periode 2011-2015. Menurut Rachmat Yasin, Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan Perusahaan Daerah. Untuk itu Bupati menekankan kepada Direksi PD Pasar Tohaga untuk melakukan pentaan infrastruktur dan membangun beberapa Pasar, seperti Pasar Cariu, Cigudeg, Cileungsi dan Citayam.
Sementara itu Dirut PD Pasar Tohaga - Cahya Vidiadi, usai pelantikan mengatakan, dengan diperpanjanya masa jabatan, program kerja akan dilanjutkan, sedikit demi sedikit segera teruwujud, seperti pembangunan Pasar Tradisional Modern Jasinga dan Pasar Cisangkal. PD Pasar juga akan memperbaiki beberapa Pasar lainnya di tahun 2011 ini, diantaranya Pasar Cariu, Cigudeg, Ciseeng, Cileungsi dan Citayam yang dananya diambil dari APBD I dan II serta APBN.
Cahya juga berjanji akan terus berupaya menyelesaikan pembangunan empat Pasar yang diisyaratkan Bupati hingga akhir tahun 2011 dan tahun 2012 menyelesaikan Pasar Parung dan pembangun Pasar Parungpung - Ciseeng. Terkait dengan keberadaan Pasar Cileungsi yang terbakar habis, dalam waktu dekat segera membangun Tempat Penampungan Sementara bagi para Pedagang di atas lahan milik Bina Marga di sekitar Flay Over Cileungsi. (AD)
Anak berusia 11 tahun di Dramaga Kabupaten Bogor menderita Gizi Buruk sejak berusia 3 bulan.
Bogor – 25 Maret 2011.
Kasus Gizi Buruk kembali di temukan di Bumi Tegar Beriman. Kali ini, Amelia anak berusia 11 Tahun asal Kampung Cilubang Rt 04 RW 02 Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor tergeletak tak berdaya di rumahnya sejak berusia 3 bulan. Saat ini anak kedua dari tiga bersaudara anak bapak Emon seorang buruh kasar itu hanya memiliki bobot 20Kg. Nasib Amelia kian parah setelah juga menderita epilepsi sehingga menderita kelumpuhan. Pihak keluarga sudah berupaya membawa amelia ke RS PMI, namun karena ketiadaan biaya, pengobatannya tidak berlanjut. Menanggapi permasalahan itu, Bupati Bogor Rahmat Yassin mengaku miris atas masih adanya warga dengan Gizi Buruk. Pihaknya langsung mengambil tindakan dengan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera melakukan penanganan. Menurutnya, harus dicari akar penyebab timbulnya gizi buruk; apakah karena orang tua yang terlambat membawa pasien ke puskesmas atau kurangnya informasi. Untuk jangka panjang, Pemkab Bogor tuturnya sedang merancang pemberian makanan tambahan untuk penderita gizi buruk sehingga nantinya mereka memperoleh susu sejak bayi hingga anak masuk sekolah dasar.
Program tersebut diharapkan bisa dimulai tahun depan dengan dukungan anggaran 10 M dengan sasaran prioritas daerah Endemis Gizi Buruk. (SN)
Kasus Gizi Buruk kembali di temukan di Bumi Tegar Beriman. Kali ini, Amelia anak berusia 11 Tahun asal Kampung Cilubang Rt 04 RW 02 Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor tergeletak tak berdaya di rumahnya sejak berusia 3 bulan. Saat ini anak kedua dari tiga bersaudara anak bapak Emon seorang buruh kasar itu hanya memiliki bobot 20Kg. Nasib Amelia kian parah setelah juga menderita epilepsi sehingga menderita kelumpuhan. Pihak keluarga sudah berupaya membawa amelia ke RS PMI, namun karena ketiadaan biaya, pengobatannya tidak berlanjut. Menanggapi permasalahan itu, Bupati Bogor Rahmat Yassin mengaku miris atas masih adanya warga dengan Gizi Buruk. Pihaknya langsung mengambil tindakan dengan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera melakukan penanganan. Menurutnya, harus dicari akar penyebab timbulnya gizi buruk; apakah karena orang tua yang terlambat membawa pasien ke puskesmas atau kurangnya informasi. Untuk jangka panjang, Pemkab Bogor tuturnya sedang merancang pemberian makanan tambahan untuk penderita gizi buruk sehingga nantinya mereka memperoleh susu sejak bayi hingga anak masuk sekolah dasar.
Program tersebut diharapkan bisa dimulai tahun depan dengan dukungan anggaran 10 M dengan sasaran prioritas daerah Endemis Gizi Buruk. (SN)
Kabupaten Bogor tempati urutan pertama kerusakan Insfrastruktur Sekolah di Jawa Barat.
Bogor – 23 Maret 2011.
Permasalahan Insfrastruktur sekolah masih menjadi persoalan krusial yang ada di Kabupaten Bogor. Hal itu setelah Menteri Pendidikan Nasional Muhamad Nuh mengungkapkan kenyataan banyaknya Insfrastruktur yang rusak di wilayah Kabupaten Bogor bahkan merupakan tertinggi di Jawa Barat. Berdasarkan data Disdik Kabupaten Bogor tahun 2010 menyebutkan, 1.665 ruang kelas SDN yang tersebar di 1.553 gedung SDN di 428 desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor dalam kondisi rusak berat. Sedangkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2011 hanya Rp.165 miliar. Nilai ini jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun 2010. Menyikapi kenyataan itu Bupati Bogor Rahmat Yassin menjelaskan wajar jika angka itu membengkak sebab luasan dan jumlah bangunan didaerahnya sangat banyak, sehingga jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Cianjur, Garut, Bandung dan Tasikmalaya maka data itu terbilang tidak seimbang. Sebenarnya Pemerintah Daerah sudah berupaya memperbaiki dengan anggaran sendiri maupun bantuan Pemprov dan Pusat. Menurut Rahmat Yassin pihaknya pernah membuat komitmen , tetapi entah kenapa realisasinya tidak optimal sampai saat ini.
Tanggapan tentang kenyataan itu juga datang dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor Sumarli yang menegaskan butuh terobosan pemikiran untuk mengatasinya. Usulan yang diberikan Politisi PKS itu bisa berbentuk Pembangunan Swakelola yang bisa lebih dioptimalkan, Sistem penggabungan Sekolah satu atap SD dengan SMP bisa juga menjadi alternatif usulan. Disamping menggalakan dana bantuan CSR dari perusahaan besar yang berada di Kabupaten Bogor. (SN)
Permasalahan Insfrastruktur sekolah masih menjadi persoalan krusial yang ada di Kabupaten Bogor. Hal itu setelah Menteri Pendidikan Nasional Muhamad Nuh mengungkapkan kenyataan banyaknya Insfrastruktur yang rusak di wilayah Kabupaten Bogor bahkan merupakan tertinggi di Jawa Barat. Berdasarkan data Disdik Kabupaten Bogor tahun 2010 menyebutkan, 1.665 ruang kelas SDN yang tersebar di 1.553 gedung SDN di 428 desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor dalam kondisi rusak berat. Sedangkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2011 hanya Rp.165 miliar. Nilai ini jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun 2010. Menyikapi kenyataan itu Bupati Bogor Rahmat Yassin menjelaskan wajar jika angka itu membengkak sebab luasan dan jumlah bangunan didaerahnya sangat banyak, sehingga jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Cianjur, Garut, Bandung dan Tasikmalaya maka data itu terbilang tidak seimbang. Sebenarnya Pemerintah Daerah sudah berupaya memperbaiki dengan anggaran sendiri maupun bantuan Pemprov dan Pusat. Menurut Rahmat Yassin pihaknya pernah membuat komitmen , tetapi entah kenapa realisasinya tidak optimal sampai saat ini.
Tanggapan tentang kenyataan itu juga datang dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor Sumarli yang menegaskan butuh terobosan pemikiran untuk mengatasinya. Usulan yang diberikan Politisi PKS itu bisa berbentuk Pembangunan Swakelola yang bisa lebih dioptimalkan, Sistem penggabungan Sekolah satu atap SD dengan SMP bisa juga menjadi alternatif usulan. Disamping menggalakan dana bantuan CSR dari perusahaan besar yang berada di Kabupaten Bogor. (SN)
Peraturan Bupati Bogor tentang Ahmadiyah terbit tanpa adanya sangsi.
Bogor – 22 Maret 2011.
Setelah melalui pembahasan secara menyeluruh, akhirnya diterbitkanlah peraturan Bupati Bogor tentang ahmadiyahBupati Bogor Rahmat Yassin menjelaskan seluruh usulan muspida tentang pelarangan Ahmadiyah dituangkan dalam Perbup tersebut Namun dalam Perbup dimaksud hanya mencantumkan upaya penghentian aktifitas jemaat Ahmadiyah diseluruh Bumi Tegar Beriman, tanpa adanya sangsi Menurut Rahmat Yassin tidak dicantumkannya sangsi dalam perbup tentang Ahmadiyah, karena semuanya sudah diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana, seperti halnya pelanggaranmelakukanpenodaandan penistaan agama.
Diterbitkannya peraturan Bupati Bogor tentang Ahmadiyah, mendapat tanggapan positif dari wakil rakyat setempatKetua Badan Legislatif Daerah - Banlegda Usep Saifulloh mengatakan perbup tersebut sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenangSedangkan mengenai tidak adanya sangsi, menurut Politisi PAN itu merupakan sesuatu yang wajar dan sependapat dengan Bupati Namun demikian Ahmadiyah juga harus mematuhi Perbup karena merupakan bagian hukum positiv.
Untuk lebih efektifnya peraturan tersebut, selain sosialisasi, Usep mengajak warga ahmadiyah atau masyarakat lainnya, harus mematuhinya, Agar kasu penyerangan terhadap Ahmadiyah tidak terjadi kembali Disamping itu dialog terhadap Jemaat Ahmadiyah juga harus di intensifkanBerdasarkan data Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tercatat ada 1.250 jemaat Ahmadiyah yang tersebar di berbagai wilayah terutama di bagian barat. (SN)
Setelah melalui pembahasan secara menyeluruh, akhirnya diterbitkanlah peraturan Bupati Bogor tentang ahmadiyahBupati Bogor Rahmat Yassin menjelaskan seluruh usulan muspida tentang pelarangan Ahmadiyah dituangkan dalam Perbup tersebut Namun dalam Perbup dimaksud hanya mencantumkan upaya penghentian aktifitas jemaat Ahmadiyah diseluruh Bumi Tegar Beriman, tanpa adanya sangsi Menurut Rahmat Yassin tidak dicantumkannya sangsi dalam perbup tentang Ahmadiyah, karena semuanya sudah diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana, seperti halnya pelanggaranmelakukanpenodaandan penistaan agama.
Diterbitkannya peraturan Bupati Bogor tentang Ahmadiyah, mendapat tanggapan positif dari wakil rakyat setempatKetua Badan Legislatif Daerah - Banlegda Usep Saifulloh mengatakan perbup tersebut sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenangSedangkan mengenai tidak adanya sangsi, menurut Politisi PAN itu merupakan sesuatu yang wajar dan sependapat dengan Bupati Namun demikian Ahmadiyah juga harus mematuhi Perbup karena merupakan bagian hukum positiv.
Untuk lebih efektifnya peraturan tersebut, selain sosialisasi, Usep mengajak warga ahmadiyah atau masyarakat lainnya, harus mematuhinya, Agar kasu penyerangan terhadap Ahmadiyah tidak terjadi kembali Disamping itu dialog terhadap Jemaat Ahmadiyah juga harus di intensifkanBerdasarkan data Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tercatat ada 1.250 jemaat Ahmadiyah yang tersebar di berbagai wilayah terutama di bagian barat. (SN)
Kabupaten Bogor kekurangan Tenaga Penghulu Idealnya 80 orang
Bogor – 22 Maret 2011.
Kabupaten Bogor degan luas mencapai 200 Ribu Km2 dan jumlah penduduk mencapai4,3 juta jiwalebihhanyamemiliki tenagaPenghulusebanyak66 orangJumlahini menurut Kasubag TU Kantor Kementrian Agama setempat- Haji Wahyu Fahrudin julah tersebut memang masih jauh dari ideal Kabupaten Bogor yang wilayahnya sangat luas dan penduduknya besar mengharuskan kedepan mempunyai tenaga penghulu yang lebih banyak lagi minimal 80 orang atau lebih dari itu Maka tidak heran jika seorang Kepala KUA kadang merangkap juga sebagai Penghulu
Menyinggung meningktkan kemampuan Sumber Daya Manusia dari para penghulu pihaknya telah melaksanakan Pelatihan Kepada seluruh Penghulu yang ada di-Kabupaten BogorPelatihan untuk meningkatkan pelayanan dan kemampuan penghulu diBindang Agama serta diharapkan mampu memberikan meningkat kan kesadaran bagi masyarakat untuk menanamkan akan pentingnya menikah Ditambahkan Wahyu Fahrudin sebuah pernikahan itu sangat Sakral dan penting di dalam kehidupan sesorang dan bagi generasi yang akan datang Pambinaan bagi Tenaga Penghulu juga untuk meningkatkan motivasi kepada mereka tentang pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 74 , tentang pelaksanaan perkawinan yang menurut Agama dn Negara. (SN)
Kabupaten Bogor degan luas mencapai 200 Ribu Km2 dan jumlah penduduk mencapai4,3 juta jiwalebihhanyamemiliki tenagaPenghulusebanyak66 orangJumlahini menurut Kasubag TU Kantor Kementrian Agama setempat- Haji Wahyu Fahrudin julah tersebut memang masih jauh dari ideal Kabupaten Bogor yang wilayahnya sangat luas dan penduduknya besar mengharuskan kedepan mempunyai tenaga penghulu yang lebih banyak lagi minimal 80 orang atau lebih dari itu Maka tidak heran jika seorang Kepala KUA kadang merangkap juga sebagai Penghulu
Menyinggung meningktkan kemampuan Sumber Daya Manusia dari para penghulu pihaknya telah melaksanakan Pelatihan Kepada seluruh Penghulu yang ada di-Kabupaten BogorPelatihan untuk meningkatkan pelayanan dan kemampuan penghulu diBindang Agama serta diharapkan mampu memberikan meningkat kan kesadaran bagi masyarakat untuk menanamkan akan pentingnya menikah Ditambahkan Wahyu Fahrudin sebuah pernikahan itu sangat Sakral dan penting di dalam kehidupan sesorang dan bagi generasi yang akan datang Pambinaan bagi Tenaga Penghulu juga untuk meningkatkan motivasi kepada mereka tentang pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 74 , tentang pelaksanaan perkawinan yang menurut Agama dn Negara. (SN)
Bogor – 22 Maret 2011.
Zona larangan terbang – No Fly Zone diatas wilayah Libya oleh Amerika dan sekutunya yang tergabung dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa – DK PBB dinilai Ketua Majelis Ulama Pusat bidang Hubungan Luar Muhyidin Zunaedi merupakan upaya yang tepat demi pemulihan perdamaian, menyusul ageri militer yang gencar dilakukan rezim Pemerintahan Muamar Khadafi terhadap rakyatnya yang pro Demokrasi. Resolusi No Fly Zone yang meliputi zona larangan terbang bagi perangkat militer Khadafi itu bukanlah tindakan intervensi dunia Internasional melainkan tindakan yang dilakukan guna melindungi rakyat Libya khususnya mereka yang pro demokrasi dari serangan militer Khadafi. Muhyidin Zunaedi yang juga kordinator Da’i Indonesia di Lembaga Dakwah World Islamic School Society itu mengatakan Kadafi telah menyalahgunakan kekuatan militernya untuk menekan lawan-lawan politiknya, untuk itu diperlukan sebuah upaya yang dapat menghentikan keberutalan Khadafi melalui Resolusi PBB atas nama kemanusiaan. Lebih lanjut dikatakan Muhyidin Resolusi itu bukanlah untuk menjatuhkan Rezim Khadafi.
Sejauh ini, Muhyidin melihat batasan-batasan No Fly Zone yang tertuang dalam Resolusi DK PBB itu sangat terukur dan bukan tanpa batas atau jauh dari kesan intervensi. Menyinggung kemungkinan akan menimbulkan korban sipil yang lebih banyak dari Resolusi DK PBB itu, Muhyidin menegaskan justru akan lebih banyak korban yang jatuh akibat kekejaman Khadafi jika keadaan ini dibiarkan. Muhyidin berharap, Indonesia sebagai pihak yang netral dan tidak memihak agar tidak mudah terpengaruh dengan opini yang dimainkan beberapa pihak terkait Resolusi tersebut. Ia mengingatkan, Kahdafi saat ini sedang mencari kekuatan dari negara muslim termasuk Indonesia dengan memunculkan isu keagamaan dengan mengkait-kaitkan penyerangan oleh Amerika dan sekutunya terhadap Libya diibaratkan bagai perang salib yang pernah terjadi beberapa abad silam. (YD)
Zona larangan terbang – No Fly Zone diatas wilayah Libya oleh Amerika dan sekutunya yang tergabung dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa – DK PBB dinilai Ketua Majelis Ulama Pusat bidang Hubungan Luar Muhyidin Zunaedi merupakan upaya yang tepat demi pemulihan perdamaian, menyusul ageri militer yang gencar dilakukan rezim Pemerintahan Muamar Khadafi terhadap rakyatnya yang pro Demokrasi. Resolusi No Fly Zone yang meliputi zona larangan terbang bagi perangkat militer Khadafi itu bukanlah tindakan intervensi dunia Internasional melainkan tindakan yang dilakukan guna melindungi rakyat Libya khususnya mereka yang pro demokrasi dari serangan militer Khadafi. Muhyidin Zunaedi yang juga kordinator Da’i Indonesia di Lembaga Dakwah World Islamic School Society itu mengatakan Kadafi telah menyalahgunakan kekuatan militernya untuk menekan lawan-lawan politiknya, untuk itu diperlukan sebuah upaya yang dapat menghentikan keberutalan Khadafi melalui Resolusi PBB atas nama kemanusiaan. Lebih lanjut dikatakan Muhyidin Resolusi itu bukanlah untuk menjatuhkan Rezim Khadafi.
Sejauh ini, Muhyidin melihat batasan-batasan No Fly Zone yang tertuang dalam Resolusi DK PBB itu sangat terukur dan bukan tanpa batas atau jauh dari kesan intervensi. Menyinggung kemungkinan akan menimbulkan korban sipil yang lebih banyak dari Resolusi DK PBB itu, Muhyidin menegaskan justru akan lebih banyak korban yang jatuh akibat kekejaman Khadafi jika keadaan ini dibiarkan. Muhyidin berharap, Indonesia sebagai pihak yang netral dan tidak memihak agar tidak mudah terpengaruh dengan opini yang dimainkan beberapa pihak terkait Resolusi tersebut. Ia mengingatkan, Kahdafi saat ini sedang mencari kekuatan dari negara muslim termasuk Indonesia dengan memunculkan isu keagamaan dengan mengkait-kaitkan penyerangan oleh Amerika dan sekutunya terhadap Libya diibaratkan bagai perang salib yang pernah terjadi beberapa abad silam. (YD)
Bogor 21 Maret 2011.
Menteri Koperasi-Usaha Kecil dan Menengah Syarifudin Hasan mengatakan, pemerintah dan para pemangku pemerhati atau stakeholder selalu berupaya untuk mendorong permodalan bagi para pengelola koperasi, pelaku usaha kecil dan menengah guna meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga penyerapan tanaga kerja benar-benar terpenuhi karena sudah menjadi skala prioritas yakni mengurangi angka kemiskinan di tanah air. Hal tersebut ditegaskan menteri Syarifudin Hasan saat menghadiri peresmian dan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Jamsostek dengan Pemerintah Kota Bogor di plaza balaikota melalui program Jamsostek Sahabat UKM. Dikatakannya, melalui program tersebut para pelaku UKM bisa memperoleh kucuran kredit lunak sebesar 6% per tahun. Tak hanya itu, menteri juga menjelaskan sektor UKM bisa memperoleh jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua dan jaminan kematian dari Jamsostek. Menjawab pertanyaan RRI dalam konprensi pers terkait dengan peristiwa gempa tsunami yang melanada negeri sakura kaitannya dengan roda perekonomian di Indonesia, Syarifudin Hasan mengatakan, pasca gempa di Jepang Indonesia banyak kehilangan kesempatan berkomunikasi dibidang eksport import sehingga berdampak pada masalah pasar; namun menurutnya tidaklah tepat waktunya Indonesia mencari keuntungan karena sektor pasar pada bidang eksport import diserahkan pada mekanisme pasar; sebab kesempatan dan peluang akan meningkat jika ada permintaan atau deman yang tinggi; sebaliknya demand akan berkurang seiring kondisi pasar yang berlangsung di negeri sakura itu. Ia optimis ke depan para pelaku koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bisa mengambil keuntungan seiring dengan mekanisme pasar yang akan berjalan, disertai dengan pembenahan perekonomian oleh masyarakat Jepang yang dinilai sudah mapan mengatasi permasalahan dalam berbagai bidang. Menteri menaruh harapan, angka kemiskinan di Indonesia bisa terus menurun dari 14% menjadi 8% pada tahun 2014 mendatang.(MM)
Menteri Koperasi-Usaha Kecil dan Menengah Syarifudin Hasan mengatakan, pemerintah dan para pemangku pemerhati atau stakeholder selalu berupaya untuk mendorong permodalan bagi para pengelola koperasi, pelaku usaha kecil dan menengah guna meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga penyerapan tanaga kerja benar-benar terpenuhi karena sudah menjadi skala prioritas yakni mengurangi angka kemiskinan di tanah air. Hal tersebut ditegaskan menteri Syarifudin Hasan saat menghadiri peresmian dan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Jamsostek dengan Pemerintah Kota Bogor di plaza balaikota melalui program Jamsostek Sahabat UKM. Dikatakannya, melalui program tersebut para pelaku UKM bisa memperoleh kucuran kredit lunak sebesar 6% per tahun. Tak hanya itu, menteri juga menjelaskan sektor UKM bisa memperoleh jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua dan jaminan kematian dari Jamsostek. Menjawab pertanyaan RRI dalam konprensi pers terkait dengan peristiwa gempa tsunami yang melanada negeri sakura kaitannya dengan roda perekonomian di Indonesia, Syarifudin Hasan mengatakan, pasca gempa di Jepang Indonesia banyak kehilangan kesempatan berkomunikasi dibidang eksport import sehingga berdampak pada masalah pasar; namun menurutnya tidaklah tepat waktunya Indonesia mencari keuntungan karena sektor pasar pada bidang eksport import diserahkan pada mekanisme pasar; sebab kesempatan dan peluang akan meningkat jika ada permintaan atau deman yang tinggi; sebaliknya demand akan berkurang seiring kondisi pasar yang berlangsung di negeri sakura itu. Ia optimis ke depan para pelaku koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bisa mengambil keuntungan seiring dengan mekanisme pasar yang akan berjalan, disertai dengan pembenahan perekonomian oleh masyarakat Jepang yang dinilai sudah mapan mengatasi permasalahan dalam berbagai bidang. Menteri menaruh harapan, angka kemiskinan di Indonesia bisa terus menurun dari 14% menjadi 8% pada tahun 2014 mendatang.(MM)
Cahya Vidiadi lanjutkan karier Dirut PD Pasar Tohaga periode mendatang.
Bogor – 21 Maret 2011.
Setelah sempat diombang ambing kepastian jadi diperpanjang atau tidaknya seluruh direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga, akhirnya Bupati Bogor Rahmat Yassin sebagai penentu terakhir nasib mereka memutuskan memperpanjang masa jabatan seluruh pucuk pimpinan. Artinya Cahya Vidiadi masih tetap menjabat Direktur Utama PD Pasar Tohaga pada periode selanjutnya masa bakti 2011 - 2014. Bupati Bogor Rahmat Yassin menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas. Ada beberapa hal yang dijadikan acuan kembali mengangkat kembali Direksi seperti baru berdirinya BUMD bidang pasar ini merupakan kondisi yang harus diperhatikan. Sehingga ada 4 faktor yang menjadi catatan meliputi konsolidasi dan pendataan pasar dari peralihan dinas perdagangan dan perindustrian kepada BUMD, selanjutnya pembenahan dan pembangunan Insfraktruktur pasar, kemudian baru menuju pemberdayaan pasar untuk menuju perusahaan daerah yang menghasilkan. Menurut Rahmat Yassin dari catatan itu maka Badan Pengawas wajar menilai kinerja direksi masih belum optimal sebab mereka merupakan perintis perpasaran di Bumi Tegar Beriman. Selain itu orang ahli dan profesional dalam menangani perpasaran sangat terbatas, terlebih harus beradaptasi yang memakan waktu sedangkan saat ini diperlukan orang yang harus berlari mengejar ketertinggalan. Dari fakta itulah maka pemerintah Kabupaten Bogor tidak membentuk Panitia Seleksi pemilihan.
Lebih lanjut RY menambahkan dikarenakan ada posisi direktur umum yang kosong maka untuk saat ini akan melanjutkan posisi direktur utama dan operasional. Sedangkan jabatan direktur umum masih dijabat Pelaksana Harian.(SN)
Setelah sempat diombang ambing kepastian jadi diperpanjang atau tidaknya seluruh direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga, akhirnya Bupati Bogor Rahmat Yassin sebagai penentu terakhir nasib mereka memutuskan memperpanjang masa jabatan seluruh pucuk pimpinan. Artinya Cahya Vidiadi masih tetap menjabat Direktur Utama PD Pasar Tohaga pada periode selanjutnya masa bakti 2011 - 2014. Bupati Bogor Rahmat Yassin menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas. Ada beberapa hal yang dijadikan acuan kembali mengangkat kembali Direksi seperti baru berdirinya BUMD bidang pasar ini merupakan kondisi yang harus diperhatikan. Sehingga ada 4 faktor yang menjadi catatan meliputi konsolidasi dan pendataan pasar dari peralihan dinas perdagangan dan perindustrian kepada BUMD, selanjutnya pembenahan dan pembangunan Insfraktruktur pasar, kemudian baru menuju pemberdayaan pasar untuk menuju perusahaan daerah yang menghasilkan. Menurut Rahmat Yassin dari catatan itu maka Badan Pengawas wajar menilai kinerja direksi masih belum optimal sebab mereka merupakan perintis perpasaran di Bumi Tegar Beriman. Selain itu orang ahli dan profesional dalam menangani perpasaran sangat terbatas, terlebih harus beradaptasi yang memakan waktu sedangkan saat ini diperlukan orang yang harus berlari mengejar ketertinggalan. Dari fakta itulah maka pemerintah Kabupaten Bogor tidak membentuk Panitia Seleksi pemilihan.
Lebih lanjut RY menambahkan dikarenakan ada posisi direktur umum yang kosong maka untuk saat ini akan melanjutkan posisi direktur utama dan operasional. Sedangkan jabatan direktur umum masih dijabat Pelaksana Harian.(SN)
Sangsi bagi pengendara motor yang tidak nyalakan lampu.
Bogor – 18 Maret 2011.
Setelah sebelumnya hanya sebatas himbauan bagi pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu disiang hari, namun dalam waktu dekat ini pelanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sangsi Hal itu sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang Undang Lalulintas nomor 2 tahun 2009 yang akan diberlakukan Polres Bogor Kota, mulai 1 April 2011 mendatang Pemberlakuan ketentuan menyalakan lampu utama disiang hari, khususnya sepeda merupakan langkah Kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalulintas Kasatlantas Polres Bogor Kota AKP Zaenal Abidin di Mapolres, mengatakan Tahap awal akan difokuskan di jalan jalan protokol, kawasan tertib lalulintas termasuk jalur jalur tertentu dibawah pemantauan anggota satuan lalulintas Menurut Kasatlantas, Kelebihan dari menyalakan lampu pada siang hari, dapat memberikan sinyal terhadap penglihatan pengendara lainnya, terutama bagi yang berpapasan maupun melintas pada satu arah, sehingga secara spontan menimbulkan rasa kewaspadaan bagi si pengendara Sebelum pemberlakuan ketentuan itu, kata Zaenal Abidin, pihaknya telah meluncurkan program Click On Raya dan Switch On, yakni sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada seluruh masyarakat Untuk Program Switch On, dilaksanakan bekerja sama dengan seluruh Dealer dealer yang ada di Kota Bogor, untuk menseting lampu pada setiap kendaraan sepeda motor, sehingga secara otomotis lampu utama akan menyala pada saat kendaraan dihidupkan Dengan demikian tidak alasan bagi pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya disang hari Disisi lain Kasatlantas Polres Bogor Kota menghimbau peran serta masyarakat untuk mendukung pemberlakuan ini.
AKP Zaenal Abidin menambahkan bagi pengendara roda dua yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100 ribu rupiah atau ancaman kurungan selama 15 hari Pemberlakuan menyalakan lampu pada siang hari, diwilayah hukum Polres Bogor Kota, rencananya dimulai dimulai tanggal 1 April 2011 mendatang. (MM)
Setelah sebelumnya hanya sebatas himbauan bagi pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu disiang hari, namun dalam waktu dekat ini pelanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sangsi Hal itu sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang Undang Lalulintas nomor 2 tahun 2009 yang akan diberlakukan Polres Bogor Kota, mulai 1 April 2011 mendatang Pemberlakuan ketentuan menyalakan lampu utama disiang hari, khususnya sepeda merupakan langkah Kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalulintas Kasatlantas Polres Bogor Kota AKP Zaenal Abidin di Mapolres, mengatakan Tahap awal akan difokuskan di jalan jalan protokol, kawasan tertib lalulintas termasuk jalur jalur tertentu dibawah pemantauan anggota satuan lalulintas Menurut Kasatlantas, Kelebihan dari menyalakan lampu pada siang hari, dapat memberikan sinyal terhadap penglihatan pengendara lainnya, terutama bagi yang berpapasan maupun melintas pada satu arah, sehingga secara spontan menimbulkan rasa kewaspadaan bagi si pengendara Sebelum pemberlakuan ketentuan itu, kata Zaenal Abidin, pihaknya telah meluncurkan program Click On Raya dan Switch On, yakni sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada seluruh masyarakat Untuk Program Switch On, dilaksanakan bekerja sama dengan seluruh Dealer dealer yang ada di Kota Bogor, untuk menseting lampu pada setiap kendaraan sepeda motor, sehingga secara otomotis lampu utama akan menyala pada saat kendaraan dihidupkan Dengan demikian tidak alasan bagi pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya disang hari Disisi lain Kasatlantas Polres Bogor Kota menghimbau peran serta masyarakat untuk mendukung pemberlakuan ini.
AKP Zaenal Abidin menambahkan bagi pengendara roda dua yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100 ribu rupiah atau ancaman kurungan selama 15 hari Pemberlakuan menyalakan lampu pada siang hari, diwilayah hukum Polres Bogor Kota, rencananya dimulai dimulai tanggal 1 April 2011 mendatang. (MM)
TNI, POLRI, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat harus Waspada
Bogor 18 Maret 2011.
Bupati Bogor – H. Rachmat Yasin mengingatkan kepada semua jajaran TNI, Polri, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat untuk meningkatkan koordinasi, kewaspadaan dan kesiagaan dalam penanganan berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Bupati Bogor menyampaikan hal itu pada Upacara Gabungan TNI, POLRI dan Aparatur Pemrintah se Wilayah Korem 061Surya Kancana Bogor di Lapangan Tegar Beriman Cibinong tadi pagi. Selaku Inspektur Upacara Bupati juga menegaskan, saat ini sedang dihadapkan pada tantangan Disintegrasi dan Gangguan Kamtibmas, seperti maraknya Tawuran, Kerusuhan Massa dan tindakan anarkisme. Bahkan ada seseorang atau kelompok yang sengaja mengacaukan situasi dan kondisi Kabupaten Bogor yang kondusif. Seperti ada peristiwa peledakan Bom di Jakarta, pengirimnya dikhabarkan dari Bogor, padahal nyata-nyata hanyalah bohong belaka. Untuk itu, diperlukan adanya kewaspadan dini dari semua pihak. Terkait dengan pembinaan terhadap Jemaat Ahmadiyah agar kembali kepada ajaran yang benar sesuai dengan ajaran Islam, menurut Rachmat Yasin, itu merupakan perintah yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No.12 Tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmdiyah di seluruh Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bogor. Usai Upacara Bersama Gabungan TNI, Polri dan Aparatur Pemerintah di Lapangan Tegar Beriman, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi dengan Jajaran Korem 061 Surya Kancana dan Polres Bogor serta para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Bogor. Dimana salah satu pembicaranya Danrem 061 Surya Kancana Kol. Inf. Dony Monardo yang memaparkan rencana Korem melakukan Gerakan Penghijauan dengan menanam pohon Trembesi diatas lahan kritis seluas 10 ribu hektar di Kabupaten Bogor. (AD)
Bupati Bogor – H. Rachmat Yasin mengingatkan kepada semua jajaran TNI, Polri, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat untuk meningkatkan koordinasi, kewaspadaan dan kesiagaan dalam penanganan berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Bupati Bogor menyampaikan hal itu pada Upacara Gabungan TNI, POLRI dan Aparatur Pemrintah se Wilayah Korem 061Surya Kancana Bogor di Lapangan Tegar Beriman Cibinong tadi pagi. Selaku Inspektur Upacara Bupati juga menegaskan, saat ini sedang dihadapkan pada tantangan Disintegrasi dan Gangguan Kamtibmas, seperti maraknya Tawuran, Kerusuhan Massa dan tindakan anarkisme. Bahkan ada seseorang atau kelompok yang sengaja mengacaukan situasi dan kondisi Kabupaten Bogor yang kondusif. Seperti ada peristiwa peledakan Bom di Jakarta, pengirimnya dikhabarkan dari Bogor, padahal nyata-nyata hanyalah bohong belaka. Untuk itu, diperlukan adanya kewaspadan dini dari semua pihak. Terkait dengan pembinaan terhadap Jemaat Ahmadiyah agar kembali kepada ajaran yang benar sesuai dengan ajaran Islam, menurut Rachmat Yasin, itu merupakan perintah yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No.12 Tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmdiyah di seluruh Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bogor. Usai Upacara Bersama Gabungan TNI, Polri dan Aparatur Pemerintah di Lapangan Tegar Beriman, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi dengan Jajaran Korem 061 Surya Kancana dan Polres Bogor serta para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Bogor. Dimana salah satu pembicaranya Danrem 061 Surya Kancana Kol. Inf. Dony Monardo yang memaparkan rencana Korem melakukan Gerakan Penghijauan dengan menanam pohon Trembesi diatas lahan kritis seluas 10 ribu hektar di Kabupaten Bogor. (AD)
Operasi Sajadah yang dilakukan oleh Anggota TNI hanyalah ISU
Bogor – 18 Maret 2011.
Masyarakat di wilayah Barat Kabupaten Bogor, beberapa hari terakhir ini diresahkan adanya operasi sajadah. Kabar itu beredar melalui sejumlah media yang memperoleh informasi adanya anggota TNI melakukan intervensi kepada warga saat melakukan pendataan warga Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Bogor. Ketika dimintai tanggapannya, Ketua Forum Muslimin Muslimat Kabupaten Bogor Uding Samsuding secara tegas menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya operasi sajadah. Uding juga menyatakan ketidakpercayaannya ada aparat TNI melakukan intervensi kepada masyarakat, sebab sejak dahulu TNI selalu melindungi rakyat. Adanya isu operasi sajadah, dinilai sangat merugikan dan isu tersebut menurutnya merupakan upaya mengadu-domba TNI- POLRI oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Uding meminta masyarakatjangan percaya begitu saja atas isu tersebut. Sedangkan mengenai pendataan aparat TNI terhadap warga Ahmadiyah dinilanya wajar karena memang harus dilakukan untuk meminimalisasi gangguan kamtibmas.
Sementara itu, Danrem 061 Suryakencana Bogor Kolonel Infantri Doni Monardo menegaskan, tidak pernah memberikan atau menerima perintah untuk melakukan operasi sajadah. Selama ini, pihaknya hanya melakukan upaya membantu pemerintah daerah menjaga kamtibmas, terlebih bila ada tindakan anarkisme. TNI tidak pernah berpihak kepada siapapun atau kelompok manapun apalagi menyangkut permasalahan agama. Sedangkan untuk menjembati konflik, langkah yang dilakukan pihaknya lebih pada upaya dialog.
Diakui Danrem 061 Suryakancana Doni Monardo, dalam melakukan pendataan, aparatnya didampingi aparat desa setempat. Itupun tidak secara khusus melakukan pendataan jemaat ahmadiyah di wilayah teritorialnya. (SN)
Masyarakat di wilayah Barat Kabupaten Bogor, beberapa hari terakhir ini diresahkan adanya operasi sajadah. Kabar itu beredar melalui sejumlah media yang memperoleh informasi adanya anggota TNI melakukan intervensi kepada warga saat melakukan pendataan warga Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Bogor. Ketika dimintai tanggapannya, Ketua Forum Muslimin Muslimat Kabupaten Bogor Uding Samsuding secara tegas menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya operasi sajadah. Uding juga menyatakan ketidakpercayaannya ada aparat TNI melakukan intervensi kepada masyarakat, sebab sejak dahulu TNI selalu melindungi rakyat. Adanya isu operasi sajadah, dinilai sangat merugikan dan isu tersebut menurutnya merupakan upaya mengadu-domba TNI- POLRI oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Uding meminta masyarakatjangan percaya begitu saja atas isu tersebut. Sedangkan mengenai pendataan aparat TNI terhadap warga Ahmadiyah dinilanya wajar karena memang harus dilakukan untuk meminimalisasi gangguan kamtibmas.
Sementara itu, Danrem 061 Suryakencana Bogor Kolonel Infantri Doni Monardo menegaskan, tidak pernah memberikan atau menerima perintah untuk melakukan operasi sajadah. Selama ini, pihaknya hanya melakukan upaya membantu pemerintah daerah menjaga kamtibmas, terlebih bila ada tindakan anarkisme. TNI tidak pernah berpihak kepada siapapun atau kelompok manapun apalagi menyangkut permasalahan agama. Sedangkan untuk menjembati konflik, langkah yang dilakukan pihaknya lebih pada upaya dialog.
Diakui Danrem 061 Suryakancana Doni Monardo, dalam melakukan pendataan, aparatnya didampingi aparat desa setempat. Itupun tidak secara khusus melakukan pendataan jemaat ahmadiyah di wilayah teritorialnya. (SN)
SK pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah
Bogor – 17 Maret 2011.
Surat keputusan pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah yang kini marak diterbitkan beberapa kepala daerah di tanah air menuai pro dan kontra. Berdasarkan catatan RRI, setelah kabupaten pandeglang banten, menyusul 11 wilayah lainnya menerbitkan surat serupa dengan rincian, lima peraturan gubernur – Pergub dan tujuh peraturan bupati ataupun wali kota. Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Advokasi Indonesia - AAI Ujang Suja'i Koijiri berharap fenomena diterbitkannya SK kepala daerah itu, tidak berlanjut. SK semacam, dinilain hanya akan melukai Hak Asasi Manusia – Ham, bahkan dikhawatirkan akan memicu konflik yang lebih luas.
Lebih lanjut Ujang Sujai yang juga kuasa hukum Gereja Kristen Indonesia - GKI Kota Bogor membantah Jika ada asumsi yang mengatakan SK pelarangan aktivitas ahmadiyah terlahir untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional Padahal ketertiban umum tidak harus merugikan salah satu golongan, dalam hal ini melarang hak jemaat Ahmadiyah untuk beraktivitas sesuai keyakinannya. Hal itu, tegas Ujang Suja'i akan berakibat pada runtuhnya dinamika demokrasi indonesia yang dikenal plural dan penuh toleransi. Sementara dilain pihak, Kuasa Hukum Warga Non Ahmadiyah Kabupaten Bogor Syam Hawaludin justru tidak mempermasalahkan SK pelarangan aktivitas bagi Jemaat Ahmadiyah itu. Keputusan itu terbit , guna menguatkan SKB 3 menteri. Selain itu Syam Awaludin menilai terbitnya SK justru akan melindungi warga ahmadiyah sendiri dari ancaman tindakan anarkis.
Sejauh ini, Syam melihat SK kepala daerah itu tidak bertentangan dengan ketentuan SKB 3 Mentri Namun demikian, ia berharap konsekuensi atau bentuk sangsi yang di berikan terhadap pelanggar SK itu, harus berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana - KUHP. (YD).
Surat keputusan pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah yang kini marak diterbitkan beberapa kepala daerah di tanah air menuai pro dan kontra. Berdasarkan catatan RRI, setelah kabupaten pandeglang banten, menyusul 11 wilayah lainnya menerbitkan surat serupa dengan rincian, lima peraturan gubernur – Pergub dan tujuh peraturan bupati ataupun wali kota. Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Advokasi Indonesia - AAI Ujang Suja'i Koijiri berharap fenomena diterbitkannya SK kepala daerah itu, tidak berlanjut. SK semacam, dinilain hanya akan melukai Hak Asasi Manusia – Ham, bahkan dikhawatirkan akan memicu konflik yang lebih luas.
Lebih lanjut Ujang Sujai yang juga kuasa hukum Gereja Kristen Indonesia - GKI Kota Bogor membantah Jika ada asumsi yang mengatakan SK pelarangan aktivitas ahmadiyah terlahir untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional Padahal ketertiban umum tidak harus merugikan salah satu golongan, dalam hal ini melarang hak jemaat Ahmadiyah untuk beraktivitas sesuai keyakinannya. Hal itu, tegas Ujang Suja'i akan berakibat pada runtuhnya dinamika demokrasi indonesia yang dikenal plural dan penuh toleransi. Sementara dilain pihak, Kuasa Hukum Warga Non Ahmadiyah Kabupaten Bogor Syam Hawaludin justru tidak mempermasalahkan SK pelarangan aktivitas bagi Jemaat Ahmadiyah itu. Keputusan itu terbit , guna menguatkan SKB 3 menteri. Selain itu Syam Awaludin menilai terbitnya SK justru akan melindungi warga ahmadiyah sendiri dari ancaman tindakan anarkis.
Sejauh ini, Syam melihat SK kepala daerah itu tidak bertentangan dengan ketentuan SKB 3 Mentri Namun demikian, ia berharap konsekuensi atau bentuk sangsi yang di berikan terhadap pelanggar SK itu, harus berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana - KUHP. (YD).
Rebo Keliling (BOLING)
Bogor – 17 Maret 2011.
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bagian Barat, menuju Ibukota Negara Jakarta ataupun Ibukota Kabupaten Bogor Cibinong, Pemerintah Kabupaten Bogor tahun ini merencanakan pelebaran Jalan mulai dari Warung Borong Ciampea sampai Lanud Atang Senjaya Semplak Bogor. Selain itu, Status Puskesmas Ciampea, tahun depan akan ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Rencana tersebut disampaikan Bupati Bogor – Haji Rachmat Yasin dalam Kegiatan Rebo Keliling – BOLING dan Rapat Mingguan tingkat Kecamatan Ciampea di Pondok Pesantren Darul Falakh Desa Benteng tadi pagi. Sedangkan permasalahan lain yang juga dipaparkan Camat Ciampea – Budi Nulhakim, berkaitan dengan pendidikan, kata Rachmat Yasin, Pemerintah Kabupaten Bogor mulai tahun ini memberikan Tunjangan Operasional bagi Pondok Pesantren dan Sekolah – Sekolah Swasta yang belum mendapatkan Dana BOS, masing-masing sebesar satu juta rupiah setiap bulan. Sedangkan para Gurunya diberikan Jaminan Kesehatan melalui Kartu Jaminan Kesehatan Daerah – JAMKESDA, termasuk kepada Perangkat Desa. Sementara untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni – RTLH, dari 49 ribu 93 Unit, pada tahun 2010 lalu telah direhab sebanyak 2 ribu 800 Unit dan untuk tahun 2011 ini diharapkan terealisasi sebanyak 3 ribu Unit tersebar di 40 Kecamatan se Kabupaten Bogor, termasuk 75 Unit RTLH di Kecamatan Ciampea. Kegiatan Boling Bupati ditandai dengan penandatanganan Prasasti tanda diresmikannya penggunaan Kantor Desa Ciampea.(AD)
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bagian Barat, menuju Ibukota Negara Jakarta ataupun Ibukota Kabupaten Bogor Cibinong, Pemerintah Kabupaten Bogor tahun ini merencanakan pelebaran Jalan mulai dari Warung Borong Ciampea sampai Lanud Atang Senjaya Semplak Bogor. Selain itu, Status Puskesmas Ciampea, tahun depan akan ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Rencana tersebut disampaikan Bupati Bogor – Haji Rachmat Yasin dalam Kegiatan Rebo Keliling – BOLING dan Rapat Mingguan tingkat Kecamatan Ciampea di Pondok Pesantren Darul Falakh Desa Benteng tadi pagi. Sedangkan permasalahan lain yang juga dipaparkan Camat Ciampea – Budi Nulhakim, berkaitan dengan pendidikan, kata Rachmat Yasin, Pemerintah Kabupaten Bogor mulai tahun ini memberikan Tunjangan Operasional bagi Pondok Pesantren dan Sekolah – Sekolah Swasta yang belum mendapatkan Dana BOS, masing-masing sebesar satu juta rupiah setiap bulan. Sedangkan para Gurunya diberikan Jaminan Kesehatan melalui Kartu Jaminan Kesehatan Daerah – JAMKESDA, termasuk kepada Perangkat Desa. Sementara untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni – RTLH, dari 49 ribu 93 Unit, pada tahun 2010 lalu telah direhab sebanyak 2 ribu 800 Unit dan untuk tahun 2011 ini diharapkan terealisasi sebanyak 3 ribu Unit tersebar di 40 Kecamatan se Kabupaten Bogor, termasuk 75 Unit RTLH di Kecamatan Ciampea. Kegiatan Boling Bupati ditandai dengan penandatanganan Prasasti tanda diresmikannya penggunaan Kantor Desa Ciampea.(AD)
Perhutani Bogor siap memberi sangsi tegas jika ada aparatnya yang terlibat dalam pembalakan liar.
Bogor – 17 Maret 2011.
Upaya memerangi pembalakan liar kayu dilahan hutan terus dilakukan Perhutani Bogor dengan berbagai cara baik persuasif maupun penegakan hukum. Selama ini luasan lahan Perhutani di Kabupaten Bogor yang mencapai 430 ribu hektar sangat rentan terjadi tindak pencurian kayu terlebih jumlah polisi hutan yang ada hanya berjumlah 12 orang, angka itu terbilang tidak seimbang meski sudah dibantu relawan yang ditempatkan disetiap kawasan hutan. Kenyataan itu dikatakan Kepala Perhutani Asep Rusnandar. Lebih lanjut pejabat yang baru menempati posisinya itu menjelaskan akan meminta kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan terutama masyarakat yang berada di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor seperti Sukamakmur, Jonggol, Cigudeg dan Jasinga. Tanpa adanya peran serta masyarakat itu maka pihaknya mengakui kewalahan untuk menjaga hutan. Hal itu mutlak dilakukan warga sebab banyak lahan hutan industri yang juga menjadi penghasilan bagi penduduk sekitar, sehingga bila dibiarkan tidak terjaga maka mereka pun akan ikut menai rugi. Menurut Asep Rusnandar pihaknya tidak akan mentolelir tindakan pembalakan liar, artinya penegakan hukum akan dilakukan walau ada anak buahnya yang terlibat tetap akan diproses sesuai hukum.
Namun hingga saat ini Perhutani belum menemukan indikasi adanya pegawai atau staf bahkan polisi kehutanan yang tertangkap tangan bermain mata dengan pelaku pembalak liar. (SN)
Upaya memerangi pembalakan liar kayu dilahan hutan terus dilakukan Perhutani Bogor dengan berbagai cara baik persuasif maupun penegakan hukum. Selama ini luasan lahan Perhutani di Kabupaten Bogor yang mencapai 430 ribu hektar sangat rentan terjadi tindak pencurian kayu terlebih jumlah polisi hutan yang ada hanya berjumlah 12 orang, angka itu terbilang tidak seimbang meski sudah dibantu relawan yang ditempatkan disetiap kawasan hutan. Kenyataan itu dikatakan Kepala Perhutani Asep Rusnandar. Lebih lanjut pejabat yang baru menempati posisinya itu menjelaskan akan meminta kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan terutama masyarakat yang berada di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor seperti Sukamakmur, Jonggol, Cigudeg dan Jasinga. Tanpa adanya peran serta masyarakat itu maka pihaknya mengakui kewalahan untuk menjaga hutan. Hal itu mutlak dilakukan warga sebab banyak lahan hutan industri yang juga menjadi penghasilan bagi penduduk sekitar, sehingga bila dibiarkan tidak terjaga maka mereka pun akan ikut menai rugi. Menurut Asep Rusnandar pihaknya tidak akan mentolelir tindakan pembalakan liar, artinya penegakan hukum akan dilakukan walau ada anak buahnya yang terlibat tetap akan diproses sesuai hukum.
Namun hingga saat ini Perhutani belum menemukan indikasi adanya pegawai atau staf bahkan polisi kehutanan yang tertangkap tangan bermain mata dengan pelaku pembalak liar. (SN)
Minat masyarakat untuk Sekolah
Bogor – 16 Maret 2011.
Meskipun pemerintah memiliki program sekolah gratis namun masih banyak anak usia sekolah yang tidak ingin menuntut ilmu. Hal demikian menunjukkan minimnya tingkat kesadaran pentingnya pendidikan dikota Bogor. Berbagai usaha dilakukan dinas Pendidikan untuk membujuk anak tersebut agar bersekolah dengan mendatangkan guru ke rumah mereka namun keinginan belajar tidak ada. Dipastikan Setiap tahunnya ada sejumlah anak usia SD hingga SMA yang putus sekolah. Selain faktor ekonomi juga faktor kesadaran pendidikan yang kurang.Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Aim Hermana memprogramkan agar 20 persen siswa tidak mampu di setiap SMA atau SMK negeri maupun swasta dibebaskan uang SPP ataupun penunjang belajar lainnya.Dengan begitu para pelajar yang awalnya semangat bersekolah tidak berhenti di tengah jalan.
Berdasarkan survei dinas pendidikan Kota Bogor di setiap sekolah hampir 30 persen terdapat anak kurang mampu.Setelah mereka putus sekolah biasanya para pelajar tersebut turun ke jalan untuk mengamen dan meminta-minta.Karena terlena mendapat uang dengan mengamen maka sebagian dari mereka sulit untuk diminta bersekolah kembali.Untuk itu Para orang tua diminta untuk tidak membiarkan anak bekerja pada usia sekolah dan menanamkan pentingnya pendidikan untuk masa depan. (NS)
Meskipun pemerintah memiliki program sekolah gratis namun masih banyak anak usia sekolah yang tidak ingin menuntut ilmu. Hal demikian menunjukkan minimnya tingkat kesadaran pentingnya pendidikan dikota Bogor. Berbagai usaha dilakukan dinas Pendidikan untuk membujuk anak tersebut agar bersekolah dengan mendatangkan guru ke rumah mereka namun keinginan belajar tidak ada. Dipastikan Setiap tahunnya ada sejumlah anak usia SD hingga SMA yang putus sekolah. Selain faktor ekonomi juga faktor kesadaran pendidikan yang kurang.Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Aim Hermana memprogramkan agar 20 persen siswa tidak mampu di setiap SMA atau SMK negeri maupun swasta dibebaskan uang SPP ataupun penunjang belajar lainnya.Dengan begitu para pelajar yang awalnya semangat bersekolah tidak berhenti di tengah jalan.
Berdasarkan survei dinas pendidikan Kota Bogor di setiap sekolah hampir 30 persen terdapat anak kurang mampu.Setelah mereka putus sekolah biasanya para pelajar tersebut turun ke jalan untuk mengamen dan meminta-minta.Karena terlena mendapat uang dengan mengamen maka sebagian dari mereka sulit untuk diminta bersekolah kembali.Untuk itu Para orang tua diminta untuk tidak membiarkan anak bekerja pada usia sekolah dan menanamkan pentingnya pendidikan untuk masa depan. (NS)
Pakarti Madya
Bogor – 16 Maret 2011.
Kementrian Kesehatan RI memberikan Piala Penghargaan kepada Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor setelah berhasil meraih Juara Pakarti Madya PHBS Tingkat Nasional 2010, sebelumnya berhasil meraih Juara KB KES Tingkat Jawa Barat Penghargaan itu diperolah menyusul Kelurahan setempat dinilai telah berhasil menerapkan dan mempertangung jawabkan prilaku hidup bersih dan sehat sejak dilakukannya sejumlah proses penilaian yakni awal tahun 2010 silam. Pakarti Madya yang merupakan program Nasional diprkarsai Kementrian Kesehatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kepedulian masyarakat pada pengembangan bidang kependudukan yang tercermin dengan adanya peningkatan cakupan pelayanan prakiraan permintaan masyarakat untuk pelayanan keluarga berencana dan kesehatan Walikota Bogor Diani Budiarto ketika dikonfirmasi RRI terkait Penghargaan tersebut mengatakan dirinya menyambut baik atas penghargaan itu, Menurut Walikota Diani, yang paling penting dalam menyambut sebuah reward adalah bagaimana wilayah itu mempertahankan, artinya sebuah penghargaan tidak dijadikan sebagai habit ataupun culture dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, akan tetapi harus dibuktikan bahkan diaploikasikan di tengah masyarakat pasca penerimaan penghargaan Pakarti Madya tingkat Nasional tersebut.
Sementara itu Kepala Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Juandi Rahmaja mengatakan Piala penghargaan yang dialamatkan kepada Kelurahan setempat merupakan tantangan serta motivasi yang harus dipertahankan. Kepada RRI Ia mengaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, pihaknya tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan semua komponen masyarakat. Oleh kaena itu, Dirinya melibatkan sejumlah pihak sebagai mitranya antara lain, Posyandu, Posbindu, Tim Penggerak PKK khususnya masyarakat setempat termasuk aparatur wilayah guna mempertanggung jawabkan predikat Juara Pakarti Madya tingkat Nasional tahun 2010.
Penyerahan Piala Penghargaan dari Kementrian Kesehatan sebagai Juara Pakarti Madya PHBS Tingkat Nasional 2010 diserahkan oleh Walikota Bogor Diani Budiarto kepada Lurah Kebon Kelapa Juandi Rahmaja di Ruang rapat satu Balai Kota Bogor. (MM)
Kementrian Kesehatan RI memberikan Piala Penghargaan kepada Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor setelah berhasil meraih Juara Pakarti Madya PHBS Tingkat Nasional 2010, sebelumnya berhasil meraih Juara KB KES Tingkat Jawa Barat Penghargaan itu diperolah menyusul Kelurahan setempat dinilai telah berhasil menerapkan dan mempertangung jawabkan prilaku hidup bersih dan sehat sejak dilakukannya sejumlah proses penilaian yakni awal tahun 2010 silam. Pakarti Madya yang merupakan program Nasional diprkarsai Kementrian Kesehatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kepedulian masyarakat pada pengembangan bidang kependudukan yang tercermin dengan adanya peningkatan cakupan pelayanan prakiraan permintaan masyarakat untuk pelayanan keluarga berencana dan kesehatan Walikota Bogor Diani Budiarto ketika dikonfirmasi RRI terkait Penghargaan tersebut mengatakan dirinya menyambut baik atas penghargaan itu, Menurut Walikota Diani, yang paling penting dalam menyambut sebuah reward adalah bagaimana wilayah itu mempertahankan, artinya sebuah penghargaan tidak dijadikan sebagai habit ataupun culture dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, akan tetapi harus dibuktikan bahkan diaploikasikan di tengah masyarakat pasca penerimaan penghargaan Pakarti Madya tingkat Nasional tersebut.
Sementara itu Kepala Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Juandi Rahmaja mengatakan Piala penghargaan yang dialamatkan kepada Kelurahan setempat merupakan tantangan serta motivasi yang harus dipertahankan. Kepada RRI Ia mengaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, pihaknya tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan semua komponen masyarakat. Oleh kaena itu, Dirinya melibatkan sejumlah pihak sebagai mitranya antara lain, Posyandu, Posbindu, Tim Penggerak PKK khususnya masyarakat setempat termasuk aparatur wilayah guna mempertanggung jawabkan predikat Juara Pakarti Madya tingkat Nasional tahun 2010.
Penyerahan Piala Penghargaan dari Kementrian Kesehatan sebagai Juara Pakarti Madya PHBS Tingkat Nasional 2010 diserahkan oleh Walikota Bogor Diani Budiarto kepada Lurah Kebon Kelapa Juandi Rahmaja di Ruang rapat satu Balai Kota Bogor. (MM)
MUI Kabupaten Bogor lakukan pembinaan 28 Jemaat Ahmadiyah yang kembali mengikuti ajaran Islam secara benar.
Bogor – 16 Maret 2011.
Titik cerah mulai terlihat saat 28 Jemaat Ahmadiyah di Desa Ciaruten Udik Kecamatan Cibungbulang kembali mengucap dua kalimah syahadat di Masjid Al Hassan. Sedangkan ke 28 jamaah yang mengucap syahadat antara lain atas nama Keluarga Jimmi, Dewi, Mastupah, Nur Hassan, Mardi dan Tarnaji serta Apud, sehingga secara keseluruhan berjumlah 6 Kepala Keluarga. Tokoh Masyarakat Ciaruten Kyai Haji Muhtar menjelaskan kronologis kembali menganut Islam karena adanya dialog secara damai dengan mereka, sehingga lambat laun mau meninggalkan ajaran yang mengakui Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi setelah Rosulallah Muhammad. Muhtar menegaskan tidak ada rekayasa kembalinya ke 28 orang tersebut kecuali hidayah ALLAH SWT.
Menyikapi kembalinya Jamaah Ahmadiyah kepada ajaran Islam yang benar sangat disyukuri Majelis Ulama Indonesia, Menurut Ketua MUI Kabupaten Bogor Kyai Haji Mukriaji saat ini pihaknya sedang fokus membina mereka yang bertaubat untuk dapat mengenal Islam secara benar dengan.
Selanjutnya MUI juga akan melakukan pencerahan kepada Ahmadiyah lainnya agar mematuhi SKB 3 Menteri dan SK Gubernur Jawa Barat untuk tidak melakukan Aktivitas keagamaan. Disamping itu Muspida juga telah menyiapkan tim penanganan Jamaah Ahmadiyah yang akan membuat Peraturan Bupati. Berdasarkan data MUI Kabupaten Bogor ada tiga titik basis Jemaat Ahmadiyah meliputi Ciampea, Ciaruten Udik Kecamatan Cibungbulang, dan Ciherang Tonggoh Kecamatan Dramaga, dengan total anggota mencapai 1250 orang. (SN)
Titik cerah mulai terlihat saat 28 Jemaat Ahmadiyah di Desa Ciaruten Udik Kecamatan Cibungbulang kembali mengucap dua kalimah syahadat di Masjid Al Hassan. Sedangkan ke 28 jamaah yang mengucap syahadat antara lain atas nama Keluarga Jimmi, Dewi, Mastupah, Nur Hassan, Mardi dan Tarnaji serta Apud, sehingga secara keseluruhan berjumlah 6 Kepala Keluarga. Tokoh Masyarakat Ciaruten Kyai Haji Muhtar menjelaskan kronologis kembali menganut Islam karena adanya dialog secara damai dengan mereka, sehingga lambat laun mau meninggalkan ajaran yang mengakui Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi setelah Rosulallah Muhammad. Muhtar menegaskan tidak ada rekayasa kembalinya ke 28 orang tersebut kecuali hidayah ALLAH SWT.
Menyikapi kembalinya Jamaah Ahmadiyah kepada ajaran Islam yang benar sangat disyukuri Majelis Ulama Indonesia, Menurut Ketua MUI Kabupaten Bogor Kyai Haji Mukriaji saat ini pihaknya sedang fokus membina mereka yang bertaubat untuk dapat mengenal Islam secara benar dengan.
Selanjutnya MUI juga akan melakukan pencerahan kepada Ahmadiyah lainnya agar mematuhi SKB 3 Menteri dan SK Gubernur Jawa Barat untuk tidak melakukan Aktivitas keagamaan. Disamping itu Muspida juga telah menyiapkan tim penanganan Jamaah Ahmadiyah yang akan membuat Peraturan Bupati. Berdasarkan data MUI Kabupaten Bogor ada tiga titik basis Jemaat Ahmadiyah meliputi Ciampea, Ciaruten Udik Kecamatan Cibungbulang, dan Ciherang Tonggoh Kecamatan Dramaga, dengan total anggota mencapai 1250 orang. (SN)
Pembukaan International Confrence for Court Administration 2011 di Istana Bogor kemarin,
Bogor - 15 Maret 2011
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan program peradilan bagi anak, perempuan, bidang ketenagakerjaan, bantuan hukum serta reformasi hukum bagi kelompok miskin yang terpinggirkan diupayakan memiliki prioritas melalui program perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Saat membuka International Confrence for Court Administration 2011 di Istana Bogor kemarin, Presiden SBY menandaskan, akses keadilan bagi masyarakat sudah saatnya diberi kepastian menuju penegakan hukum yang objektif, adil dab bersih dari praktek-prakterk mafia hukum dan tidak diskriminatif. Kaitannya dengan keadilan bagi masyarakat, menurut SBY saat ini dirinya memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang telah meningkatkan kinerjanya dalam memperkuat integritas sebagai benteng terakhir bagi penegakan hukum dan keadilan. Perluasan dan akses keadilan hendaknya semakin ditingkatkan Mahkamah Agung karena hal itu dinilai sangat penting demi penyempurnaan manajemen perkara dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya keadilan yang semakin independent, kredible sesuai amanat konstitusi. Menurut SBY jika Mahkamah Agung menyempurnakan system pengawasan internal melalui sinergi terhadap semua perkara berdasarkan standard operating procedure khususnya tentang perlindungan dan rehabilitasi sosial anak bermasalah dan menghuni Lembaga Pemasyarakatan, maka mereka harus memperoleh peradilan yang ramah.
Sementara itu. Ketua Mahkamah Agung berharap, konfrensi penegakan hukum yang digelar di kota hujan itu dapat memberikan keadilan kepada masyarakat khususnya dan kepada para hakim agung, hakim tinggi dan hakim-hakim pengadilan negeri hendaknya dapat menindaklanjuti hasil hasil yang di dapat dari konfrensi tersebut.
International Confrence for Court Administration yang dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Negara dari Asia Pasific antara lain Chief Justice Robert Frenns dari High Court Australia, Chief Justice Daniel Bryn dari Family Court, dan Chief Justice Hunjaki Asmee dari Mahkamah Agung Malaysia serta Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan diikuti 200 peserta dari 19 negara Asia-Pasifik diharapkan dapat menyamakan persepsi serta pola fikir peradilan di Asia Pasific. Konfrensi tersebut akan berlangsung hingga besok. (MM)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan program peradilan bagi anak, perempuan, bidang ketenagakerjaan, bantuan hukum serta reformasi hukum bagi kelompok miskin yang terpinggirkan diupayakan memiliki prioritas melalui program perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Saat membuka International Confrence for Court Administration 2011 di Istana Bogor kemarin, Presiden SBY menandaskan, akses keadilan bagi masyarakat sudah saatnya diberi kepastian menuju penegakan hukum yang objektif, adil dab bersih dari praktek-prakterk mafia hukum dan tidak diskriminatif. Kaitannya dengan keadilan bagi masyarakat, menurut SBY saat ini dirinya memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang telah meningkatkan kinerjanya dalam memperkuat integritas sebagai benteng terakhir bagi penegakan hukum dan keadilan. Perluasan dan akses keadilan hendaknya semakin ditingkatkan Mahkamah Agung karena hal itu dinilai sangat penting demi penyempurnaan manajemen perkara dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya keadilan yang semakin independent, kredible sesuai amanat konstitusi. Menurut SBY jika Mahkamah Agung menyempurnakan system pengawasan internal melalui sinergi terhadap semua perkara berdasarkan standard operating procedure khususnya tentang perlindungan dan rehabilitasi sosial anak bermasalah dan menghuni Lembaga Pemasyarakatan, maka mereka harus memperoleh peradilan yang ramah.
Sementara itu. Ketua Mahkamah Agung berharap, konfrensi penegakan hukum yang digelar di kota hujan itu dapat memberikan keadilan kepada masyarakat khususnya dan kepada para hakim agung, hakim tinggi dan hakim-hakim pengadilan negeri hendaknya dapat menindaklanjuti hasil hasil yang di dapat dari konfrensi tersebut.
International Confrence for Court Administration yang dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Negara dari Asia Pasific antara lain Chief Justice Robert Frenns dari High Court Australia, Chief Justice Daniel Bryn dari Family Court, dan Chief Justice Hunjaki Asmee dari Mahkamah Agung Malaysia serta Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan diikuti 200 peserta dari 19 negara Asia-Pasifik diharapkan dapat menyamakan persepsi serta pola fikir peradilan di Asia Pasific. Konfrensi tersebut akan berlangsung hingga besok. (MM)
Penertiban lapak PKL oleh Satpol PP Kabupaten Bogor dianggap angin lalu pedagang pasar lama Ciampea.
Bogor – 15 Maret 2011.
Penertiban yang dilakukan aparat trantib Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap angin lalu, dengan tetap menggelar barang dagangannya. Seperti yang terjadi setelah pembongkaran PKL oleh satpol PP minggu lalu, pantauan RRI mereka tetap nekad berjualan di sepanjang jalan Letda Sukarna walau sudah dibentengi dengan pagar seng. Salah seorang pedagang dudung mengaku akan tetap berniaga hingga masa kontrak habis dengan Pemkab pada tahun 2015. Selama ini seluruh pedagang diberi kebebasan untuk memilih tinggal dipasar lama atau hengkang ke pasar baru sebab tidak ada yang mengkoordinir mereka apalagi tekanan. Kondisi itu juga diamini pedagang lainnya Ridwan yang menjelaskan alasan utama tidak menempati pasar baru takut terbebani hutang, walau ada diskon dan potongan tetapi tetap saja mereka harus membayar dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan. Berdasarkan hal itu maka sampai kapan pun puluhan pedagang tetap menempati lapaknya.
Salah satu solusi yang ditawarkannya Pemkab membangun kembali pasar lamaCiampea. Disisi lain pedagang di Pasar Ciampea Indah Tegar mengharapkan ketegasan pemerintah daerah untuk memindahkan rekannya di pasar lama sebab jika tidak maka mereka akan kehilangan keuntungan dengan terpecahnya konsentrasi pedagang. Ketegasan pemerintah Kabupaten Bogor juga pernah dilontarkan Wakil Rakyat setempat Iwan Setiawan yang menegaskan permasalahan PKL Ciampea sudah menyangkut harga diri dan kewibawaan pemda. (SN)
Penertiban yang dilakukan aparat trantib Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap angin lalu, dengan tetap menggelar barang dagangannya. Seperti yang terjadi setelah pembongkaran PKL oleh satpol PP minggu lalu, pantauan RRI mereka tetap nekad berjualan di sepanjang jalan Letda Sukarna walau sudah dibentengi dengan pagar seng. Salah seorang pedagang dudung mengaku akan tetap berniaga hingga masa kontrak habis dengan Pemkab pada tahun 2015. Selama ini seluruh pedagang diberi kebebasan untuk memilih tinggal dipasar lama atau hengkang ke pasar baru sebab tidak ada yang mengkoordinir mereka apalagi tekanan. Kondisi itu juga diamini pedagang lainnya Ridwan yang menjelaskan alasan utama tidak menempati pasar baru takut terbebani hutang, walau ada diskon dan potongan tetapi tetap saja mereka harus membayar dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan. Berdasarkan hal itu maka sampai kapan pun puluhan pedagang tetap menempati lapaknya.
Salah satu solusi yang ditawarkannya Pemkab membangun kembali pasar lamaCiampea. Disisi lain pedagang di Pasar Ciampea Indah Tegar mengharapkan ketegasan pemerintah daerah untuk memindahkan rekannya di pasar lama sebab jika tidak maka mereka akan kehilangan keuntungan dengan terpecahnya konsentrasi pedagang. Ketegasan pemerintah Kabupaten Bogor juga pernah dilontarkan Wakil Rakyat setempat Iwan Setiawan yang menegaskan permasalahan PKL Ciampea sudah menyangkut harga diri dan kewibawaan pemda. (SN)
APBD Kabupaten Bogor balum mampu mengkaver aspirasi pembangunan.
Bogor – 15 Maret 2011
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang – RPJPdan RPJM tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Perekonomian Berbasis Keunggulan Lokal dan Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati Bogor – H. Rachmat Yasin saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan – MUSRENBANG tingkat Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman Cibinong.
Menurut Rachmat Yasin, walaupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – APBD Kabupaten Bogor tertinggi di Jawa Barat bahkan diseluruh Indonesia dengan 3,3 Trilyun, namun tidak mungkin dapat mengkaver seluruh aspirasi pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan. Tetapi di balik itu, jumlah penduduk juga terus bertambah, sehingga apalah artinya APBD 3,3 Trilyun dibaningkan dengan tanggung jawab dihadapkan pada luasnya wilayah dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang kini mencapai 4,7 juta jiwa. Sehingga secara empiris hasil pembangunan di Kabupaten Bogor nilainya masih sangat rendah. Untuk itu pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan skala prioritas.
Ditandaskan Rachmat Yasin, Musernbang bukan forum untuk menggugurkan kewajiban, dan bukan forum formalitas, tetapi Fourm Diskusi, Mengkaji sekaligus Menguji berbagai kebijakan pemerintah yang direncanakan tahun 2012. Hal itu dilakukan guna memperkecil distorsi antara aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan kemampuan anggaran. Karena Bupati menyadari betul, tidak mungkin semua aspirasi dapat diakomodir dan direalisasikan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Melalui Musrenbang tingkat Kabupaten Bogor selama dua hari, diharapkan dapat merancang kegiatan pembangunan selama satu tahun kedepan, dengan keselarasan pembangunan.
Ditambahkan Bupati, untuk memperkecil permasalahan tersebut, salah satunya dilakukan dengan memperbanyak terjun langsung ke masyarakat, baik melalui kegiatan Jum’at Keliling – JUMLING maupun Rebo Keliling – BOLING yang dinilainya sangat effektif. (AD)
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang – RPJPdan RPJM tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Perekonomian Berbasis Keunggulan Lokal dan Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati Bogor – H. Rachmat Yasin saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan – MUSRENBANG tingkat Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman Cibinong.
Menurut Rachmat Yasin, walaupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – APBD Kabupaten Bogor tertinggi di Jawa Barat bahkan diseluruh Indonesia dengan 3,3 Trilyun, namun tidak mungkin dapat mengkaver seluruh aspirasi pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan. Tetapi di balik itu, jumlah penduduk juga terus bertambah, sehingga apalah artinya APBD 3,3 Trilyun dibaningkan dengan tanggung jawab dihadapkan pada luasnya wilayah dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang kini mencapai 4,7 juta jiwa. Sehingga secara empiris hasil pembangunan di Kabupaten Bogor nilainya masih sangat rendah. Untuk itu pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan skala prioritas.
Ditandaskan Rachmat Yasin, Musernbang bukan forum untuk menggugurkan kewajiban, dan bukan forum formalitas, tetapi Fourm Diskusi, Mengkaji sekaligus Menguji berbagai kebijakan pemerintah yang direncanakan tahun 2012. Hal itu dilakukan guna memperkecil distorsi antara aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan kemampuan anggaran. Karena Bupati menyadari betul, tidak mungkin semua aspirasi dapat diakomodir dan direalisasikan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Melalui Musrenbang tingkat Kabupaten Bogor selama dua hari, diharapkan dapat merancang kegiatan pembangunan selama satu tahun kedepan, dengan keselarasan pembangunan.
Ditambahkan Bupati, untuk memperkecil permasalahan tersebut, salah satunya dilakukan dengan memperbanyak terjun langsung ke masyarakat, baik melalui kegiatan Jum’at Keliling – JUMLING maupun Rebo Keliling – BOLING yang dinilainya sangat effektif. (AD)
Puting Beliung porak – porandakan kota Bogor.
Bogor – 14 Maret 2011.
Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kota Bogor. Sore kemarin, peristiwa tersebut menumbangkan belasan pohon yang lokasinya tersebar di sejumlah titik rawan pohon tumbang antaralain di Jalan Pajajaran, Bondongan dan Jalan Ir. Haji Juanda sehingga untuk beberapa saat, jalanan di wilayah itu macet akibat terhalang pohon yang melintang di tengah jalan. Tidak hanya merobohkan belasan pohon, hujan deras disertai angin kencang juga tak mampu menahan kaca bagian atas pusat perbelanjaan Botani Square. Akibat tekanan angin yang sangat kuat, kaca bagian atas pusat perbelanjaan terbesar di Bogor itu pun pecah dan serpihannya melukai dua orang pengunjung mal. Kedua korban itu masing-masing bernama Reza dan Bunga, keduanya berusia 17 tahun. Kedua korban yang luka dibagian kepala itu dilarikan ke Rumahsakit Umum PMI Bogor untuk menjalani perawatan. Manager of Duty Botani Square Maswiri yang ditemui RRI mengatakan, peristiwa itu baru permakalinya terjadi dimana kebetulan kemarin akhir pekan sehingga pengunjung pun ramai. Namun pihak manajemen tandas Maswiri bertanggungjawab atas kedua korban dengan menanggung seluruh biaya perawatan. Ia pun menuturkan kembali saat peristiwa itu terjadi.
Selain dua korban luka terkena serpihan kaca mal Botani Square yang pecah, hujan disertai angin kencang kemarin sore juga mematahkan dahan pohon Randu di Kebun Raya Bogor. Satu pengunjung obyek rekreasi ilmiah itu Desi 25 Tahun warga Tangerang pun tertimpa dahan pohon dan menjalani perawatan di rumahsakit yang sama. Sejumlah rekan korban kepada RRI menuturkan, pihak Kebun Raya menyatakan bertanggungjawab atas biaya perawatan karena semua pengunjung Kebun Raya Bogor sudah diasuransikan.(MC).
Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kota Bogor. Sore kemarin, peristiwa tersebut menumbangkan belasan pohon yang lokasinya tersebar di sejumlah titik rawan pohon tumbang antaralain di Jalan Pajajaran, Bondongan dan Jalan Ir. Haji Juanda sehingga untuk beberapa saat, jalanan di wilayah itu macet akibat terhalang pohon yang melintang di tengah jalan. Tidak hanya merobohkan belasan pohon, hujan deras disertai angin kencang juga tak mampu menahan kaca bagian atas pusat perbelanjaan Botani Square. Akibat tekanan angin yang sangat kuat, kaca bagian atas pusat perbelanjaan terbesar di Bogor itu pun pecah dan serpihannya melukai dua orang pengunjung mal. Kedua korban itu masing-masing bernama Reza dan Bunga, keduanya berusia 17 tahun. Kedua korban yang luka dibagian kepala itu dilarikan ke Rumahsakit Umum PMI Bogor untuk menjalani perawatan. Manager of Duty Botani Square Maswiri yang ditemui RRI mengatakan, peristiwa itu baru permakalinya terjadi dimana kebetulan kemarin akhir pekan sehingga pengunjung pun ramai. Namun pihak manajemen tandas Maswiri bertanggungjawab atas kedua korban dengan menanggung seluruh biaya perawatan. Ia pun menuturkan kembali saat peristiwa itu terjadi.
Selain dua korban luka terkena serpihan kaca mal Botani Square yang pecah, hujan disertai angin kencang kemarin sore juga mematahkan dahan pohon Randu di Kebun Raya Bogor. Satu pengunjung obyek rekreasi ilmiah itu Desi 25 Tahun warga Tangerang pun tertimpa dahan pohon dan menjalani perawatan di rumahsakit yang sama. Sejumlah rekan korban kepada RRI menuturkan, pihak Kebun Raya menyatakan bertanggungjawab atas biaya perawatan karena semua pengunjung Kebun Raya Bogor sudah diasuransikan.(MC).
Pemkab Bogor kumpulkan SKPD terkait penerbitkan Perbub Minimarket.
Bogor – 14 Maret 2011.
Usaha untuk mengatur perizinan Minimarket terus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor seperti dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Minimarket. Sebelumnya usulan tentang pengaturan minimarket muncul dari Wakil Bupati Karyawan Faturahman untuk segera menertibkan bangunan minimarket yang sudah banyak bak jamur di musim hujan. Seharusnya minimarket hanya berdiri di jalan jalan utama Kecamatan tetapi kenyataannya banyak beberapa terdapat hingga desa, bahkan diantaranya tidak mengindahkan garis sepadan jalan dengan berdiri di persimpangan. Menyikapi hal itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nurhayanti menjelaskan saat ini Pemkab sudah mengagendakan rapat koordinasi dengan seluruh Dinas terkait agar terdapat persamaan persepsi tentang minimarker. Langkah itu diperlukan sebab perizinan minimarket ada beberapa jenis seperti IMB, Ijin Usaha dan Ijin Gangguan yang harus dimiliki. Sehingga untuk terbitnya Perbub itu tinggal menunggu waktu.
Berdasarkan catatan RRI di Kota Bogor saja sudah lebih dahulu menertibkan minimarket tidak berijin lengkap. Langkah itu juga diikuti Pemprov DKI Jakarta yang menertibkan minimarket bodong. Selama ini keberadaan Minimarket di Kabupaten Bogor juga telah dinilai mengganggu aktivitas pedagan kecil dan warung disekitar minimarket itu berada, sebab pembeli lebih memilih berbelanja ke minimarket walau harganya tidak jauh beda, Jika kondisi itu dibiarkan maka bukan mustahil warung - warung kecil akan gulung tikar sehingga menyebabkan angka pengangguran kembali meningkat. (SN).
Usaha untuk mengatur perizinan Minimarket terus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor seperti dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Minimarket. Sebelumnya usulan tentang pengaturan minimarket muncul dari Wakil Bupati Karyawan Faturahman untuk segera menertibkan bangunan minimarket yang sudah banyak bak jamur di musim hujan. Seharusnya minimarket hanya berdiri di jalan jalan utama Kecamatan tetapi kenyataannya banyak beberapa terdapat hingga desa, bahkan diantaranya tidak mengindahkan garis sepadan jalan dengan berdiri di persimpangan. Menyikapi hal itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nurhayanti menjelaskan saat ini Pemkab sudah mengagendakan rapat koordinasi dengan seluruh Dinas terkait agar terdapat persamaan persepsi tentang minimarker. Langkah itu diperlukan sebab perizinan minimarket ada beberapa jenis seperti IMB, Ijin Usaha dan Ijin Gangguan yang harus dimiliki. Sehingga untuk terbitnya Perbub itu tinggal menunggu waktu.
Berdasarkan catatan RRI di Kota Bogor saja sudah lebih dahulu menertibkan minimarket tidak berijin lengkap. Langkah itu juga diikuti Pemprov DKI Jakarta yang menertibkan minimarket bodong. Selama ini keberadaan Minimarket di Kabupaten Bogor juga telah dinilai mengganggu aktivitas pedagan kecil dan warung disekitar minimarket itu berada, sebab pembeli lebih memilih berbelanja ke minimarket walau harganya tidak jauh beda, Jika kondisi itu dibiarkan maka bukan mustahil warung - warung kecil akan gulung tikar sehingga menyebabkan angka pengangguran kembali meningkat. (SN).
Disperindag Kabupaten Bogor lakukan Inventarisasi Pusat Perbelanjaan dan Mini.
Bogor – 10 Maret 2011
Menyusul dikeluarkannya Peratuaran Bupati no 16 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat melakukan upaya Inventarisasi Pusat Perbelanjaan dan Mini market di Kabupaten Bogor. Kepala Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor -Syamsudin mengungkapkan hal itu kepada wartawan kemarin. Disebutkan saat ini tercatat 371 mini market dan tujuh Hypermart yan letaknya tersebar di wilayah Kabupaten Bogor. Pihaknya juga telah mengambil langkah kongkrit keberadaan sebuah Mini Maret di Kecamatan Caringin yang dikeluhkan warga masyarakat. Selain di itCaringin pihaknya juga melakukan langkah serupa dengan menutup sebuah minimarket di Cisarua yang dianggap melanggar peraturan. Dijelaskan oleh Syamsudin Peraturan Bupati Bogor no 16 tahun 2011 yang antara lain berisikantentang Penataan Usaha Toko Modern dibelakukan persyaratan perijinan Operasional Super Market. Perijinan seperti analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari aspek struktur penduduk, pendapatan perkapita- kerpadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk serta ketersedian Fasilitas Umum dan Sosial juga keberadaan UMKM lokal.
Ditambahkan Syamsusdin yang tidak kalah penting adalah mengenai Jam Operasional Departemen Store dan Mini Market dari Hari Senni s/d Hari Jum’at buka pk 09.00 s/d pkl 22.00 wib. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu jam operasionalnya mulai dari pk 09.00 s/d 23.00 wib. (WB)
Menyusul dikeluarkannya Peratuaran Bupati no 16 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat melakukan upaya Inventarisasi Pusat Perbelanjaan dan Mini market di Kabupaten Bogor. Kepala Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor -Syamsudin mengungkapkan hal itu kepada wartawan kemarin. Disebutkan saat ini tercatat 371 mini market dan tujuh Hypermart yan letaknya tersebar di wilayah Kabupaten Bogor. Pihaknya juga telah mengambil langkah kongkrit keberadaan sebuah Mini Maret di Kecamatan Caringin yang dikeluhkan warga masyarakat. Selain di itCaringin pihaknya juga melakukan langkah serupa dengan menutup sebuah minimarket di Cisarua yang dianggap melanggar peraturan. Dijelaskan oleh Syamsudin Peraturan Bupati Bogor no 16 tahun 2011 yang antara lain berisikantentang Penataan Usaha Toko Modern dibelakukan persyaratan perijinan Operasional Super Market. Perijinan seperti analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari aspek struktur penduduk, pendapatan perkapita- kerpadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk serta ketersedian Fasilitas Umum dan Sosial juga keberadaan UMKM lokal.
Ditambahkan Syamsusdin yang tidak kalah penting adalah mengenai Jam Operasional Departemen Store dan Mini Market dari Hari Senni s/d Hari Jum’at buka pk 09.00 s/d pkl 22.00 wib. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu jam operasionalnya mulai dari pk 09.00 s/d 23.00 wib. (WB)
Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Bogor soroti kinerja Dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan serta DLLAJ dalam LKPJ tahun ini.
Bogor – 10 Maret 2011
Sikap anggota dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ sepertinya tidak akan semeriah Laporan Pertanggung Jawaban LPJ. Satu persatu fraksi di DPRD Kabupaten Bogor mulai berkomentar, setelah Demokrat dan PKS, kali ini Anggota Fraksi PDIP Toto Supriyanto angkat bicara. Menurutnya hal yang harus mendapat perhatian dalam LKPJ antara lain pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung bersangkutan dengan masyarakat seperti Dinas pendidikan, kesehatan, ESDM, Binamarga dan DLLAJ. Dari sana lah maka akan didapat gambaran umum pencapaian pemerintah daerah secara umum, terlebih SKPD itu banyak menangani permasalahan Insfraktruktur. Disamping itu mengenai masih besarnya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dinilai wajar, karena banyak perusahaan daerah yang berada di Bogor tetapi membayar pajak ke pusat. Berdasarkan LKPJ pendapatan daerah mencapai 2,51 Trilyun dari nilai itu Penghasilan Asli Daerah PAD hanya sebesar 399.2 Milyar tetapi dana perimbangan mencapai 1,61 Triliyun. Sehingga dana itu bisa dikembalikan kembali ke Bumi Tegar Beriman.
Lebih lanjut anggota komisi A DPRD Kabupaten Bogor juga memandang secara umum pembahasan LKPJ ini akan berjalan mulus karena semuanya telah dilakukan audit BPK RI. Komentar senada juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Adjat Sudrajat juga memandang pembahasan LKPJ berjalan lancar dan tidak kegaduhan sebab semua wakil rakyat sudah memahami pentingnya keterselesaian laporan untuk saran dan rekomendasi pemerintah Kabupaten Bogor. (SN)
Sikap anggota dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ sepertinya tidak akan semeriah Laporan Pertanggung Jawaban LPJ. Satu persatu fraksi di DPRD Kabupaten Bogor mulai berkomentar, setelah Demokrat dan PKS, kali ini Anggota Fraksi PDIP Toto Supriyanto angkat bicara. Menurutnya hal yang harus mendapat perhatian dalam LKPJ antara lain pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung bersangkutan dengan masyarakat seperti Dinas pendidikan, kesehatan, ESDM, Binamarga dan DLLAJ. Dari sana lah maka akan didapat gambaran umum pencapaian pemerintah daerah secara umum, terlebih SKPD itu banyak menangani permasalahan Insfraktruktur. Disamping itu mengenai masih besarnya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dinilai wajar, karena banyak perusahaan daerah yang berada di Bogor tetapi membayar pajak ke pusat. Berdasarkan LKPJ pendapatan daerah mencapai 2,51 Trilyun dari nilai itu Penghasilan Asli Daerah PAD hanya sebesar 399.2 Milyar tetapi dana perimbangan mencapai 1,61 Triliyun. Sehingga dana itu bisa dikembalikan kembali ke Bumi Tegar Beriman.
Lebih lanjut anggota komisi A DPRD Kabupaten Bogor juga memandang secara umum pembahasan LKPJ ini akan berjalan mulus karena semuanya telah dilakukan audit BPK RI. Komentar senada juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Adjat Sudrajat juga memandang pembahasan LKPJ berjalan lancar dan tidak kegaduhan sebab semua wakil rakyat sudah memahami pentingnya keterselesaian laporan untuk saran dan rekomendasi pemerintah Kabupaten Bogor. (SN)
P-2 TP-2A Kabupaten Bogor berhasil tangani lebih dari 26 kasus KDRT, Pelecehan Seksual dan Traffiking.
Bogor – 09 Maret 2011.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor – Hajjah Nurhayanti mengapresiasi kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak – P-2-TP-2-A Kabupaten Bogor. Karena Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang dibentuk tahun 2009 lalu berhasil menangani 26 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga – KDRT, kasus Pelecehan Seksual, Kawin Kontrak hingga Traffiking. Sekda menyampaikan hal itu ketika membuka Rapat Koordinasi P-2-TP-2-A Kabupaten Bogor di Cibinong tadi pagi. Menurut Nurhayanti, Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota berkembang sangat dinamis dengan kompleksnya permasalahan, utamanya berkaitan dengan kependudukan yang mengalami bertabahan luar bisa hingga sekarang mencapai 4,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 26 persen diantaranya penduduk yang masuk dalam katagori miskin yang tentunya lebih memerlukan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bogor tandas Sekda, telah mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemberian Jaminan Kesehatan Daerah – JAMKESDA bagi warga miskin yang belum terkaver melalui Jamkesmas dengan mengalokasikan anggaran 24 milyar rupiah. Hajjah Nurhayanti juga menegaskan, peran dari P-2 TP-2 A di Kabupaten Bogor sudah sangat bagus.
Sementara itu Ketua P-2 TP-2 – A Kabupaten Bogor – Ratih menjelaskan, penangan kasus-kasus seperti KDRT, Pelecehan Seksual dilakukan sampai tuntas sampai kepada persidangan.
Sebagai tindak lanjut pennganan kasus-kasus tersebut pihaknya melkaukan kerjasama dengan seluruh Rumah Sakit, agar para korban mendapat pelayanan kesegatan secara gratis. (AD)
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor – Hajjah Nurhayanti mengapresiasi kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak – P-2-TP-2-A Kabupaten Bogor. Karena Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang dibentuk tahun 2009 lalu berhasil menangani 26 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga – KDRT, kasus Pelecehan Seksual, Kawin Kontrak hingga Traffiking. Sekda menyampaikan hal itu ketika membuka Rapat Koordinasi P-2-TP-2-A Kabupaten Bogor di Cibinong tadi pagi. Menurut Nurhayanti, Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota berkembang sangat dinamis dengan kompleksnya permasalahan, utamanya berkaitan dengan kependudukan yang mengalami bertabahan luar bisa hingga sekarang mencapai 4,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 26 persen diantaranya penduduk yang masuk dalam katagori miskin yang tentunya lebih memerlukan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bogor tandas Sekda, telah mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemberian Jaminan Kesehatan Daerah – JAMKESDA bagi warga miskin yang belum terkaver melalui Jamkesmas dengan mengalokasikan anggaran 24 milyar rupiah. Hajjah Nurhayanti juga menegaskan, peran dari P-2 TP-2 A di Kabupaten Bogor sudah sangat bagus.
Sementara itu Ketua P-2 TP-2 – A Kabupaten Bogor – Ratih menjelaskan, penangan kasus-kasus seperti KDRT, Pelecehan Seksual dilakukan sampai tuntas sampai kepada persidangan.
Sebagai tindak lanjut pennganan kasus-kasus tersebut pihaknya melkaukan kerjasama dengan seluruh Rumah Sakit, agar para korban mendapat pelayanan kesegatan secara gratis. (AD)
PKL Ciampea tersenyum lapaknya dibongkar
Bogor – 09 Maret 2011
Untuk kesekian kalinya lapak PKL Ciampea dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.Hal itu sebagai tindak lanjut ultimatum DPRD Kabupaten Bogor yang menyatakan paling lambat Februari lalu seluruh pedagang harus sudah hengkang dari bekas pasar lama ciampea. Kenyataannya puluhan pedagang tetap nekad menggelar barang dagangannya di sepanjang jalan Letnan Sukarna Ciampea. Salah seorang pedagang Eneng Nani mengaku pasrah dengan pembongkaran tersebut sebab pihaknya tidak punya kekuatan untuk melawan aparat trantib yang didukung sepenuhnya oleh Polres Bogor dan TNI. Meski demikian pedagang yang sehari - hari berjualan daging itu akan tetap menggelar barang dagangannya , satu atau dua hari kedepan. Tindakan itu terpaksa dilakukan karena tidak mempunyai keahlian lain kecuali berniaga. Sedangkan untuk pindah ke pasar baru Ciampea Indah , pedagang tersebut tidak mau , karena pembeli mayoritas berasal dari sekitar pasar lama.
Menanggapi kondisi itu Kasatpol PP Kabupaten Bogor Dace Supriyadi menjelaskan tetap akan menegakkan ketertiban umum, selanjutnya seluruh daerah bekas PKL itu akan dipagari menggunakan seng kemudian ditembok agar pedagang tidak bisa berjualan kembali.
Langkah tegas juga akan dilakukan terhadap bangunan disekitar pasar lama yang di sinyalir adanya alih fungsi IMB Rumah Tinggal menjadi Ruko. Satpol PP telah mendapat pelimpahan dari Dinas Tatabangunan dan Permukiman untuk selanjutnya disidik oleh PPNS. Jika terbukti bersalah maka IMB seluruh bangunan akan dicabut sehingga trantib lebih mudah meratakan bangunan tersebut dengan tanah. (SN)
Untuk kesekian kalinya lapak PKL Ciampea dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.Hal itu sebagai tindak lanjut ultimatum DPRD Kabupaten Bogor yang menyatakan paling lambat Februari lalu seluruh pedagang harus sudah hengkang dari bekas pasar lama ciampea. Kenyataannya puluhan pedagang tetap nekad menggelar barang dagangannya di sepanjang jalan Letnan Sukarna Ciampea. Salah seorang pedagang Eneng Nani mengaku pasrah dengan pembongkaran tersebut sebab pihaknya tidak punya kekuatan untuk melawan aparat trantib yang didukung sepenuhnya oleh Polres Bogor dan TNI. Meski demikian pedagang yang sehari - hari berjualan daging itu akan tetap menggelar barang dagangannya , satu atau dua hari kedepan. Tindakan itu terpaksa dilakukan karena tidak mempunyai keahlian lain kecuali berniaga. Sedangkan untuk pindah ke pasar baru Ciampea Indah , pedagang tersebut tidak mau , karena pembeli mayoritas berasal dari sekitar pasar lama.
Menanggapi kondisi itu Kasatpol PP Kabupaten Bogor Dace Supriyadi menjelaskan tetap akan menegakkan ketertiban umum, selanjutnya seluruh daerah bekas PKL itu akan dipagari menggunakan seng kemudian ditembok agar pedagang tidak bisa berjualan kembali.
Langkah tegas juga akan dilakukan terhadap bangunan disekitar pasar lama yang di sinyalir adanya alih fungsi IMB Rumah Tinggal menjadi Ruko. Satpol PP telah mendapat pelimpahan dari Dinas Tatabangunan dan Permukiman untuk selanjutnya disidik oleh PPNS. Jika terbukti bersalah maka IMB seluruh bangunan akan dicabut sehingga trantib lebih mudah meratakan bangunan tersebut dengan tanah. (SN)
Pembahasan LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2010, ditanggapi kritis DPRD Kabupaten Bogor
Bogor – 08 Maret 2011.
Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Bogor menyetujui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ Bupati Bogor oleh Panitia Khusus - Pansus yang akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari kedepan. Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menjelaskan selaku eksekutif menyerahkan seluruhnya kepada legalislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Bogor asalkan sesuai dengan mekanisme dan etika yang berlaku. Kalaupun ada perbedaan pendapat diantara anggota dewan merupakan dinamika perpolitikan.
Menyikapi hal itu Anggota Fraksi PKS yang masuk kedalam koalisi pendopo Wasto Sumarno menjelaskan sikap fraksi akan lebih kritis, propesional dan berimbang dalam pembahasan LKPJ, Pihaknya akan menyoroti sejauh mana indikator kinerja Pemkab Bogor dikaitkan dengan pencapaian target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah - RPJMD pada setiap tahunnya, Disamping itu juga akan dilihat pencapaian kinerja utama setiap SKPD sesuai perbub Bogor 80 tahun 2009 . Menurut Wasto berdasarkan hal itu pihaknya akan meninjau kinerja seperti Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain itu PKS juga akan mengawasi pencapaian visi dan misi.
Komentar juga datang dari Ketua Fraksi Demokrat Iyus Juher, Menurutnya, harus dibedakan antara pembahasan LPJP dan LKPJ, Dalam LKPJ dewan hanya memberikan rekomendasi kepada Pemkab Bogor. Maka, tegas Iyus Djuher, Pihaknya akan mengkaji penyelenggaraan pemerintahan umum.
Sedangkan untuk mengetahui materi LKPJ Fraksi masih akan membahasnya dalam waktu kedepan. (SN)
Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Bogor menyetujui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ Bupati Bogor oleh Panitia Khusus - Pansus yang akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari kedepan. Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menjelaskan selaku eksekutif menyerahkan seluruhnya kepada legalislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Bogor asalkan sesuai dengan mekanisme dan etika yang berlaku. Kalaupun ada perbedaan pendapat diantara anggota dewan merupakan dinamika perpolitikan.
Menyikapi hal itu Anggota Fraksi PKS yang masuk kedalam koalisi pendopo Wasto Sumarno menjelaskan sikap fraksi akan lebih kritis, propesional dan berimbang dalam pembahasan LKPJ, Pihaknya akan menyoroti sejauh mana indikator kinerja Pemkab Bogor dikaitkan dengan pencapaian target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah - RPJMD pada setiap tahunnya, Disamping itu juga akan dilihat pencapaian kinerja utama setiap SKPD sesuai perbub Bogor 80 tahun 2009 . Menurut Wasto berdasarkan hal itu pihaknya akan meninjau kinerja seperti Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain itu PKS juga akan mengawasi pencapaian visi dan misi.
Komentar juga datang dari Ketua Fraksi Demokrat Iyus Juher, Menurutnya, harus dibedakan antara pembahasan LPJP dan LKPJ, Dalam LKPJ dewan hanya memberikan rekomendasi kepada Pemkab Bogor. Maka, tegas Iyus Djuher, Pihaknya akan mengkaji penyelenggaraan pemerintahan umum.
Sedangkan untuk mengetahui materi LKPJ Fraksi masih akan membahasnya dalam waktu kedepan. (SN)
Jelang pergantian Direksi PD Pasar Tohaga, Komisi B DPRD Kabupaten Bogor inginkan adanya penyegaran ditubuh manajemen
Bogor – 05 Maret 2011
Kinerja direksi PD Pasar Tohaga yang segera mengakhiri masa baktinya, mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Setelah Badan Pengawas, dan LSM tak terkecuali masyarakat sudah memberikan penilaian terhadap kinerja direksi, Kali ini giliran Wakil Rakyat Bumi Tegar Beriman, angkat bicara Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bogor Iwan Setiawan menilai pekerjaan rumah – PR Direksi Pasar Tohaga masih teramat banyak, mulai dari belum rampungnya pembangunan Pasar Parung, sampai belum optimalnya penanganan pasar Ciawi Belum lagi persoalan PKL yang semakin menjamur di setiap pasar Malahan Hingga saat ini belum ada satu pasar pun yangsudah bisa dinyatakan layak, Untuk dapat membenahi kompleksnya permasalahan pasar, pihaknya harap Iwan Setiawan menginginkan adanya penyegaran di tubuh manajemen PD Pasar Tohaga.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PD Pasar Tohaga Cahya Vidiadi mengakui belum selesainya pembangunan pasar Parung memang menjadi PR terbesar bagi manajemen. Meski demikian pihaknya terus berusaha menyelesaikannya sampai batas akhir masa baktinya, 22 Maret mendatang. Cahya Vidiadi juga menjelaskan saat ini manajemen sedang fokus melakukan revitalisasi 4 pasar di Kabupaten Bogor seperti Ciseeng dan pasar Bojong Gede yang diperkirakan rampung pada tahun 2012 nanti.
Nasib Manajemen PD Pasar Tohaga hanya tinggal menunggu keputusan Bupati Bogor Bogor yang saat ini sedang memeriksa Laporan dari Badan Pengawas menyangkut Kinerja Direksi masa bakti 2007 – 2011 Setelah itu, Bupati Bogor akan mengambil keputusan, melanjutkan atau memerintahkan Badan Pengawas untuk membentuk panitia seleksi Direksi PD Pasar Tohaga masa bakti 2011 – 2014. (SN)
Kinerja direksi PD Pasar Tohaga yang segera mengakhiri masa baktinya, mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Setelah Badan Pengawas, dan LSM tak terkecuali masyarakat sudah memberikan penilaian terhadap kinerja direksi, Kali ini giliran Wakil Rakyat Bumi Tegar Beriman, angkat bicara Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bogor Iwan Setiawan menilai pekerjaan rumah – PR Direksi Pasar Tohaga masih teramat banyak, mulai dari belum rampungnya pembangunan Pasar Parung, sampai belum optimalnya penanganan pasar Ciawi Belum lagi persoalan PKL yang semakin menjamur di setiap pasar Malahan Hingga saat ini belum ada satu pasar pun yangsudah bisa dinyatakan layak, Untuk dapat membenahi kompleksnya permasalahan pasar, pihaknya harap Iwan Setiawan menginginkan adanya penyegaran di tubuh manajemen PD Pasar Tohaga.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PD Pasar Tohaga Cahya Vidiadi mengakui belum selesainya pembangunan pasar Parung memang menjadi PR terbesar bagi manajemen. Meski demikian pihaknya terus berusaha menyelesaikannya sampai batas akhir masa baktinya, 22 Maret mendatang. Cahya Vidiadi juga menjelaskan saat ini manajemen sedang fokus melakukan revitalisasi 4 pasar di Kabupaten Bogor seperti Ciseeng dan pasar Bojong Gede yang diperkirakan rampung pada tahun 2012 nanti.
Nasib Manajemen PD Pasar Tohaga hanya tinggal menunggu keputusan Bupati Bogor Bogor yang saat ini sedang memeriksa Laporan dari Badan Pengawas menyangkut Kinerja Direksi masa bakti 2007 – 2011 Setelah itu, Bupati Bogor akan mengambil keputusan, melanjutkan atau memerintahkan Badan Pengawas untuk membentuk panitia seleksi Direksi PD Pasar Tohaga masa bakti 2011 – 2014. (SN)
Larangan penyebaran Ahmadiyah di kota BOGOR
Bogor - 05 Maret 2011
Setelah melewati proses pembahasan panjang serta desakan dari Majelis Ulama Indonesia dan gabungan ormas islam Propinsi jawa Barat, secara resmi Pemerintah Kota Bogor Mengeluarkan surat Keputusan Pelarangan Kegiatan Jemaat Ahmadiah Indonesia JAI termasuk pemyebaran ajaran aliran Ahmadiah. Pelarangan Aliran Ahmadiah di kota Bogor secara resmi di sampaikan Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan usai ibadah Sholat Jum’at di masjid Raya Bogor Kemarin. Surat Keputusan yang di keluarkan sejak 3 Maret dengan nomor 300.45-122 tahun 2011 itu merupakan lanjutan dari SK Gubernur Jawa Barat yang melarang segala bentuk Penyebaran Ajaran Ahmadiah Secara Lisan , Tulisan ataupun melalui media massa. Kedua melarang pemasangan papan nama , atribut organisasi baik di rumah atau di tempat pendidikan dan rumah peribadatan maupun di tempat umum, Dari segala bentuk pelarangan aktifitas Jamaah Ahmadiah Indonesia tentunya ada konsekwensi yang harus di hadapi yaitu pergolakan massa, Untuk itu di hadapan ribuan jamaah Masjid Raya Bogor dan gabungan ormas islam kota Bogor di harapkan tidak melakukan tindakan anarkhis menindak lanjuti SK pelarangan Ahmadiah yang di keluarkan pemerintah Kota Bogor.
Sementara itu Gabungan Ormas islam Di antaranya Forum Umat Islam – Harokah Suniah menuju Islam Madani dan elemen umat Islam lainnya akan melakukan aksi simpati yang di warnai orasi sekaligus sosialisasi dari SK Pelarang Ahmadiah yang di keluarkan Walikota Bogor hari sabtu dan minggu. Sementara dari pihak Pusat Pengembangan Islam Bogor - PPIB akan membuka pintu yang selebar lebarnya bagi penganut ahmadiah untuk berdiskusi mengapa aliran Ahmadiah sesat dan menyesatkan. (YO)
Setelah melewati proses pembahasan panjang serta desakan dari Majelis Ulama Indonesia dan gabungan ormas islam Propinsi jawa Barat, secara resmi Pemerintah Kota Bogor Mengeluarkan surat Keputusan Pelarangan Kegiatan Jemaat Ahmadiah Indonesia JAI termasuk pemyebaran ajaran aliran Ahmadiah. Pelarangan Aliran Ahmadiah di kota Bogor secara resmi di sampaikan Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan usai ibadah Sholat Jum’at di masjid Raya Bogor Kemarin. Surat Keputusan yang di keluarkan sejak 3 Maret dengan nomor 300.45-122 tahun 2011 itu merupakan lanjutan dari SK Gubernur Jawa Barat yang melarang segala bentuk Penyebaran Ajaran Ahmadiah Secara Lisan , Tulisan ataupun melalui media massa. Kedua melarang pemasangan papan nama , atribut organisasi baik di rumah atau di tempat pendidikan dan rumah peribadatan maupun di tempat umum, Dari segala bentuk pelarangan aktifitas Jamaah Ahmadiah Indonesia tentunya ada konsekwensi yang harus di hadapi yaitu pergolakan massa, Untuk itu di hadapan ribuan jamaah Masjid Raya Bogor dan gabungan ormas islam kota Bogor di harapkan tidak melakukan tindakan anarkhis menindak lanjuti SK pelarangan Ahmadiah yang di keluarkan pemerintah Kota Bogor.
Sementara itu Gabungan Ormas islam Di antaranya Forum Umat Islam – Harokah Suniah menuju Islam Madani dan elemen umat Islam lainnya akan melakukan aksi simpati yang di warnai orasi sekaligus sosialisasi dari SK Pelarang Ahmadiah yang di keluarkan Walikota Bogor hari sabtu dan minggu. Sementara dari pihak Pusat Pengembangan Islam Bogor - PPIB akan membuka pintu yang selebar lebarnya bagi penganut ahmadiah untuk berdiskusi mengapa aliran Ahmadiah sesat dan menyesatkan. (YO)
Upaya Bupati Kab Bogor dalam mempercepat pembangunan Masjid Jami Ar Rohman
Bogor – 05 Maret 2011
Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Masjid Jami Ar Rohman Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang, Bupati Bogor Rachmat Yasin melakukan Lelang kepada para Pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Lelang Perbaiakan Masjid dilakukan pada kegiatan Saba Desa Jum’at Keliling di Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang tadi siang.
Selain memberikan Bantuan Pemda sebesar 25 juta rupiah, Rachmat Yasin secara pribadi membantu 10 juta rupiah, disusul sumbangan dari sejumlah Pimpinan SKPD melalui Lelang, mulai lima hingga satu juta rupiah, sehingga dalam Kegitan Jumling tersebut terkumpul dana lebih dari 60 juta rupiah dan 50 sak Semen. Menyinggung tentang kerusakan Jalan Raya Babakan Madang yang disampaikan Kades Kadumangu – Haji Jaja Sobari, Bupati mengaku telah memerintahkan kepada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan untuk melakukan perbaikan. Sementara Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor – Haji Riana, menjelaskan, kerusakan jalan tersebut lebih disebabkan Kendraan Bertonase Besar dan tidak adanya Irigasi. Namun demikian, rencana perabikan jalan sudah dimasukan dalam Tahun Anggaran 2011 sepanjang 2,1 kilo meter antara Kadumangu – Citaringgul dan untuk pelebaran di rencanakan tahun depan. (AD)
Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Masjid Jami Ar Rohman Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang, Bupati Bogor Rachmat Yasin melakukan Lelang kepada para Pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Lelang Perbaiakan Masjid dilakukan pada kegiatan Saba Desa Jum’at Keliling di Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang tadi siang.
Selain memberikan Bantuan Pemda sebesar 25 juta rupiah, Rachmat Yasin secara pribadi membantu 10 juta rupiah, disusul sumbangan dari sejumlah Pimpinan SKPD melalui Lelang, mulai lima hingga satu juta rupiah, sehingga dalam Kegitan Jumling tersebut terkumpul dana lebih dari 60 juta rupiah dan 50 sak Semen. Menyinggung tentang kerusakan Jalan Raya Babakan Madang yang disampaikan Kades Kadumangu – Haji Jaja Sobari, Bupati mengaku telah memerintahkan kepada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan untuk melakukan perbaikan. Sementara Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor – Haji Riana, menjelaskan, kerusakan jalan tersebut lebih disebabkan Kendraan Bertonase Besar dan tidak adanya Irigasi. Namun demikian, rencana perabikan jalan sudah dimasukan dalam Tahun Anggaran 2011 sepanjang 2,1 kilo meter antara Kadumangu – Citaringgul dan untuk pelebaran di rencanakan tahun depan. (AD)
DPRD Kabupaten Bogor setujui Raperda Badan BUMD.
Bogor – 04 Maret 2011
Setelah melalui proses panjang dan pembahasan alot, bahkan sempat dikembalikan kepada Eksekutif, Rancangan Peraturan Daerah RAPERDA tentang Pendirian Badan Usaha Milik Negara – BUMD Bidang Pertambangan dan Ketanagalistrikan serta Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah – PERDA Kabupaten Bogor. Petenatapan Persetujuan Dewan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor Cibinong, diawali laporan hasil pembahasan Panitia Khusus – Pansus I dan II. Bupati Bogor – H. Rachmat Yasin dalam tanggapannya menegaskan, proses pembahasan menjadi bagian dari tahapan program yang harus dilakukan. Dengan ditetapkannya persetujuan Dewan, ke-2 BUMD trersebut diharapkan mampu mengembangkan inovasi baru sebagai Perusahaan yang ramah lingkungan serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Bogor. Sementara gagasan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi selain merupakan refleksi Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap Peraturan Bersama Mandagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Petananaman Modal, juga dilandasi upaya meningkatkan effisiensi biaya. Menyusul ditetapkan dua Perda tersebut, Bupati Bogor merencanakan mendirikan dua BUMD lagi, yaitu BUMD Bidang Kepariwisataan dan Pertanahan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor – Bambang Gunawan yang dikonfirmasi RRI mengatakan, ide atau gagasan Bupati Rachmat Yasin untuk mendirikan dua Perusahaan Daerah lagi yang akan menangani masalah Kepariwisataan dan Pertanahan itu sangat bagus.
Untuk itu Praktisi Partai Demokrasi Indonesia Perjangan – PDIP itu mengaku 100 persen mendukung rencana Buapti itu. Dengan ditetapkannya dua PERDA tersebut, dalam Triwulan pertama ini DPRD Kabupaten Bogor telah memberikan persetujuan penetapan Lima Perda, setelah sebelumnya menetapkan Perda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah – BPBD, Rumah Sakit Umum Daerah – RSUD Leuwiliang dan Perda Izin Trayek. (AD)
Setelah melalui proses panjang dan pembahasan alot, bahkan sempat dikembalikan kepada Eksekutif, Rancangan Peraturan Daerah RAPERDA tentang Pendirian Badan Usaha Milik Negara – BUMD Bidang Pertambangan dan Ketanagalistrikan serta Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah – PERDA Kabupaten Bogor. Petenatapan Persetujuan Dewan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor Cibinong, diawali laporan hasil pembahasan Panitia Khusus – Pansus I dan II. Bupati Bogor – H. Rachmat Yasin dalam tanggapannya menegaskan, proses pembahasan menjadi bagian dari tahapan program yang harus dilakukan. Dengan ditetapkannya persetujuan Dewan, ke-2 BUMD trersebut diharapkan mampu mengembangkan inovasi baru sebagai Perusahaan yang ramah lingkungan serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Bogor. Sementara gagasan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi selain merupakan refleksi Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap Peraturan Bersama Mandagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Petananaman Modal, juga dilandasi upaya meningkatkan effisiensi biaya. Menyusul ditetapkan dua Perda tersebut, Bupati Bogor merencanakan mendirikan dua BUMD lagi, yaitu BUMD Bidang Kepariwisataan dan Pertanahan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor – Bambang Gunawan yang dikonfirmasi RRI mengatakan, ide atau gagasan Bupati Rachmat Yasin untuk mendirikan dua Perusahaan Daerah lagi yang akan menangani masalah Kepariwisataan dan Pertanahan itu sangat bagus.
Untuk itu Praktisi Partai Demokrasi Indonesia Perjangan – PDIP itu mengaku 100 persen mendukung rencana Buapti itu. Dengan ditetapkannya dua PERDA tersebut, dalam Triwulan pertama ini DPRD Kabupaten Bogor telah memberikan persetujuan penetapan Lima Perda, setelah sebelumnya menetapkan Perda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah – BPBD, Rumah Sakit Umum Daerah – RSUD Leuwiliang dan Perda Izin Trayek. (AD)
Sosialisasi cara Pengisian SPT
Bogor – 03 Maret 2011
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota bogor Supriyono mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai upaya berupa sosialisasi bahkan jemput bola guna memperoleh target yang ingin dicapai menyusul batas penyerahan SPT yang akan berakhir pada bulan Maret 2011. Supriyono menjelaskan sejak Januari hingga sekarang, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan cara pengisian SPT, agar masyarakat Kota Bogor memahaminya dengan baik yakni lengkap, benar dan jelas ,sehingga masyarakatpun manyampaikannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yang ada akhirnya para petugas Kantor Pajak dapat memantau pelaksanaan pembayaran dan penyetoran termasuk pelaporan pembayaran PPH pasal 21, Ketika ditemui RRI di Kantor setempat Supriyono menjelaskan, sejak tanggal 28 Februari hingga bulan April mendatang pihaknya akan membentuk Satgas guna melayani masyarakat wajib pajak yang hendak menyerahkan SPT, Oleh karena itu Supritono mengharapkan kepada masyarakat wajib pajak Kota Bogor segera menyampaikan SPT , karena jika dilakukan pada batas akhir penyerahan, dikhawatirkan akan terjadi pembludakan yang hanya merugikan diri sendiri. Lebih jauh Supriyono menambahkan untuk tahun 2011, SPT tidak lagi disampaikan melalui pos dan kurir, melainkan seluruh wajib pajak bisa mengambil formulir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Ciawi, Cibinong dan Cileungsi dengan demikian rencana penerimaan pajak semakin meningkat khususnyan di Kota Bogor. (MM)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota bogor Supriyono mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai upaya berupa sosialisasi bahkan jemput bola guna memperoleh target yang ingin dicapai menyusul batas penyerahan SPT yang akan berakhir pada bulan Maret 2011. Supriyono menjelaskan sejak Januari hingga sekarang, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan cara pengisian SPT, agar masyarakat Kota Bogor memahaminya dengan baik yakni lengkap, benar dan jelas ,sehingga masyarakatpun manyampaikannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yang ada akhirnya para petugas Kantor Pajak dapat memantau pelaksanaan pembayaran dan penyetoran termasuk pelaporan pembayaran PPH pasal 21, Ketika ditemui RRI di Kantor setempat Supriyono menjelaskan, sejak tanggal 28 Februari hingga bulan April mendatang pihaknya akan membentuk Satgas guna melayani masyarakat wajib pajak yang hendak menyerahkan SPT, Oleh karena itu Supritono mengharapkan kepada masyarakat wajib pajak Kota Bogor segera menyampaikan SPT , karena jika dilakukan pada batas akhir penyerahan, dikhawatirkan akan terjadi pembludakan yang hanya merugikan diri sendiri. Lebih jauh Supriyono menambahkan untuk tahun 2011, SPT tidak lagi disampaikan melalui pos dan kurir, melainkan seluruh wajib pajak bisa mengambil formulir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, Ciawi, Cibinong dan Cileungsi dengan demikian rencana penerimaan pajak semakin meningkat khususnyan di Kota Bogor. (MM)
Menekan angka penyalahgunaan Narkoba dengan LSM.
Bogor – 03 Maret 2011
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dinilai terbesar ketiga dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba se Kabupaten Bogor. Hal itu berdasarkan hasil laporan Badan Narkoba Kabupaten – BNK dan BNN seperti disampaikan Camat Bojonggede – Bambang Tawakal, dihadapan Bupati saat berkunjung di wilayahnya.
Sebagai Camat Bojonggede yang baru, Bambang Tawakal merasa tidak nyaman menyampaikan hal itu, namun harus disampaikan juga kepada Bupati. Untuk itu, pihaknya terus berupaya mencari solusi pencegahannya, salah satunya melalui kerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat – LSM yang menangani masalah Narkoba dan peduli terhadap penyalahgunaan Narkoba untuk melakukan Sosialiasasi Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Sekolah. Sedangkan Sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan ditingkat Desa serta Pertemuan Rutin Pengajian Bulanan para Kepada Desa.
Nemun demikian, tegas Bambang, gerakan yang dilakukan sifatnya hanya memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan pemahaman kepada masyarakat, karena penindakan sampai dengan penagkapan terhadap para pengguna Narkoba dilakukan pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian. Menyikapi hal itu, Bupati Bogor – Rachmat Yasin mengatakan, program Nongol Babad – NOBAT yang ia gulirkan, untuk memberantas kemaksiatan, seperti Prostitusi, Miras dan Narkoba harus diberantas.
Selain masalah kemaksiatan, Bupati juga minta jika ada orang-orang yang mencoba menodai Agama Islam, Kementrian Agama dan para Ulama jangan tinggal diam dan jangan membiarkan hal itu berkembang di Kabupaten Bogor. Namun tentunya dengan tindakan yang santun dan tidak anarkis. (AD)
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dinilai terbesar ketiga dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba se Kabupaten Bogor. Hal itu berdasarkan hasil laporan Badan Narkoba Kabupaten – BNK dan BNN seperti disampaikan Camat Bojonggede – Bambang Tawakal, dihadapan Bupati saat berkunjung di wilayahnya.
Sebagai Camat Bojonggede yang baru, Bambang Tawakal merasa tidak nyaman menyampaikan hal itu, namun harus disampaikan juga kepada Bupati. Untuk itu, pihaknya terus berupaya mencari solusi pencegahannya, salah satunya melalui kerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat – LSM yang menangani masalah Narkoba dan peduli terhadap penyalahgunaan Narkoba untuk melakukan Sosialiasasi Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Sekolah. Sedangkan Sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan ditingkat Desa serta Pertemuan Rutin Pengajian Bulanan para Kepada Desa.
Nemun demikian, tegas Bambang, gerakan yang dilakukan sifatnya hanya memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan pemahaman kepada masyarakat, karena penindakan sampai dengan penagkapan terhadap para pengguna Narkoba dilakukan pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian. Menyikapi hal itu, Bupati Bogor – Rachmat Yasin mengatakan, program Nongol Babad – NOBAT yang ia gulirkan, untuk memberantas kemaksiatan, seperti Prostitusi, Miras dan Narkoba harus diberantas.
Selain masalah kemaksiatan, Bupati juga minta jika ada orang-orang yang mencoba menodai Agama Islam, Kementrian Agama dan para Ulama jangan tinggal diam dan jangan membiarkan hal itu berkembang di Kabupaten Bogor. Namun tentunya dengan tindakan yang santun dan tidak anarkis. (AD)
Lembaga Donor asal Australia menggelontorkan dana 15 Milyar Rupiah
Bogor – 03 Maret 2011
Kabar gembira diperoleh calon pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah – PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dan Tirta Pakuan Kota Bogor, pasalnya tidak lama lagi akan menikmati sambungan air bersih ke rumah , hasil kerjasama dengan lembaga donor asal Australia Ausaid. Juru Bicara Ausaid Efrulwan menjelaskan jumlah bantuan yang diberikan meliputi 9,5 milyar rupiah untuk 3500 sambungan baru di wilayah PDAM Tirta Kahuripan, dan 2000 sambungan baru senilai 5 Milyar untuk PDAM Tirta Pakuan. Selama ini Ausaid telah memberikan bantuan untuk berbagai kegiatan di seluruh Indonesia terutama untuk bidang Insfraktrutur, karena program tersebut dibutuhkan masyarakat. Dana akan diberikan kepada PDAM setelah melakukan verifikasi kepada sambungan pelanggan sehingga program ini akan dibayar dibelakang. Menurut Efrulwan pemilihan Bogor sebagai tempat pemberian bantuan melalui proses panjang dengan persyaratan ketat baik dari manajemen atau mutu air yang dihasilkan. Langkah tersebut dilakukan karena seluruh dana yang dikucurkan akan dipertanggung jawabkan kepada pembayar pajak di Australia.
Menyikapi pemberian bantuan itu Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menyambut apresiasi positif, dan berharap masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam pohon sebagai sumber air.
Sambutan positif juga disampaikan Direktur PDAM Tirta Kahuripan Hadi Mulya Asmat yang mengharapkan program itu dapat berlanjut dimasa datang.(SN)
Kabar gembira diperoleh calon pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah – PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dan Tirta Pakuan Kota Bogor, pasalnya tidak lama lagi akan menikmati sambungan air bersih ke rumah , hasil kerjasama dengan lembaga donor asal Australia Ausaid. Juru Bicara Ausaid Efrulwan menjelaskan jumlah bantuan yang diberikan meliputi 9,5 milyar rupiah untuk 3500 sambungan baru di wilayah PDAM Tirta Kahuripan, dan 2000 sambungan baru senilai 5 Milyar untuk PDAM Tirta Pakuan. Selama ini Ausaid telah memberikan bantuan untuk berbagai kegiatan di seluruh Indonesia terutama untuk bidang Insfraktrutur, karena program tersebut dibutuhkan masyarakat. Dana akan diberikan kepada PDAM setelah melakukan verifikasi kepada sambungan pelanggan sehingga program ini akan dibayar dibelakang. Menurut Efrulwan pemilihan Bogor sebagai tempat pemberian bantuan melalui proses panjang dengan persyaratan ketat baik dari manajemen atau mutu air yang dihasilkan. Langkah tersebut dilakukan karena seluruh dana yang dikucurkan akan dipertanggung jawabkan kepada pembayar pajak di Australia.
Menyikapi pemberian bantuan itu Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menyambut apresiasi positif, dan berharap masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam pohon sebagai sumber air.
Sambutan positif juga disampaikan Direktur PDAM Tirta Kahuripan Hadi Mulya Asmat yang mengharapkan program itu dapat berlanjut dimasa datang.(SN)
Rumah pensiunan TNI di Satroni Perampok.
Bogor – 02 Maret 2011
Aksi perampokan bersenjata kembali terjadi, di wilayah hukum Polres Bogor Kota, Setelah peristiwa menimpa keluarga seorang pengusaha elektronik Po Bun Khiong yang bertempat tinggal di jalan Antasena Komplek Indraprasta 1 RT 6 RW 15 Kelurahan Bantar jati Kecamatan Bogor Utara kota Bogor pada Senin 28 Ferbruari kemarin. Aksi serupa pun terjadi Sennin pagi yang menimpa keluarga Suratman 69 tahun yang merupakan pensiunan TNI berpangkat Letkol di Komplek IPB Baranang siang 2 Jalan Intan No 19 yang berlangsung hanya dalam waktu singkat berhasil menggasak 2 buah dompet milik Suratman 69 tahun dan Susi Ratnawati 40 tahun serta tas milik Suratmi Istri Suratman dan 3 buah HP. Aksi yang di lakukan 5 orang berkomplot menggunakan Kijang Inova Silver kemarin tidak satupun pelaku menggunakan penutup wajah, Dalam menjalankan aksinya Salah seorang korban Susi Rahawati di hadapan petugas penyidik sat reskrim Polres Bogor Kota menuturkan 3dari 5 pelaku utama berpakaian hitam membawa clurit dan parang dan satu di antaranya membawa senjata api jenis revolver rakitan.
Dalam menjalankan aksinya 2 orang anggota komplotan menunggu di dalam mobil memantau situasi dari luar, Tiga orang yang menadi Korban yaitu Suratman 69 , Kosmas 40 tahun anak ke 3 Suratman dan juga Istri Suratman, Sementara ioyu salah seorang koram Susi Ratnawati di giring oleh satu pelaku membawa pistol untuk menunjukan di mana meletakan benda benda berharga ,mulai dari mengambil dompet di meja makan kemudian masukke kamar Suratman di lantai 2 dan mengambil uang yang berada di gantungan celan serta sebuah tas an 3 buah telepon genggam, Setelah kawanan perampok berhasil menggasak barang berharga milik korban lalu, Susi di ikat bersama 3 korban lainnya dan di masukan ke kamar mandi dan di kunci dari luar. Selanjutnaya kawanan peampok tersebut itu meningalkan lokasi lari pensiunan TNI berpangkat Letkol di Komplek IPB Baranang siang 2 Jalan Intan No 19 menggunakan sebuah mobil inova silver.
Meski memiliki motif yang nyaris sama dengan peristiwa yang terjadi di jalan Antasena Komplek Indraprasta Bantar Jati di mana satu korbannya Po Bun Khiong di tembak oleh pelaku pada bagian pinggang kirinya namun pihak kepolisian masih melakukan penyidikan. Dari informasi sat reskrim Polres Bogor Kota Setempat pengejaran kemarin sudah dilakukan hingga ke wilayah Bandung Jawa Barat. (YO)
Aksi perampokan bersenjata kembali terjadi, di wilayah hukum Polres Bogor Kota, Setelah peristiwa menimpa keluarga seorang pengusaha elektronik Po Bun Khiong yang bertempat tinggal di jalan Antasena Komplek Indraprasta 1 RT 6 RW 15 Kelurahan Bantar jati Kecamatan Bogor Utara kota Bogor pada Senin 28 Ferbruari kemarin. Aksi serupa pun terjadi Sennin pagi yang menimpa keluarga Suratman 69 tahun yang merupakan pensiunan TNI berpangkat Letkol di Komplek IPB Baranang siang 2 Jalan Intan No 19 yang berlangsung hanya dalam waktu singkat berhasil menggasak 2 buah dompet milik Suratman 69 tahun dan Susi Ratnawati 40 tahun serta tas milik Suratmi Istri Suratman dan 3 buah HP. Aksi yang di lakukan 5 orang berkomplot menggunakan Kijang Inova Silver kemarin tidak satupun pelaku menggunakan penutup wajah, Dalam menjalankan aksinya Salah seorang korban Susi Rahawati di hadapan petugas penyidik sat reskrim Polres Bogor Kota menuturkan 3dari 5 pelaku utama berpakaian hitam membawa clurit dan parang dan satu di antaranya membawa senjata api jenis revolver rakitan.
Dalam menjalankan aksinya 2 orang anggota komplotan menunggu di dalam mobil memantau situasi dari luar, Tiga orang yang menadi Korban yaitu Suratman 69 , Kosmas 40 tahun anak ke 3 Suratman dan juga Istri Suratman, Sementara ioyu salah seorang koram Susi Ratnawati di giring oleh satu pelaku membawa pistol untuk menunjukan di mana meletakan benda benda berharga ,mulai dari mengambil dompet di meja makan kemudian masukke kamar Suratman di lantai 2 dan mengambil uang yang berada di gantungan celan serta sebuah tas an 3 buah telepon genggam, Setelah kawanan perampok berhasil menggasak barang berharga milik korban lalu, Susi di ikat bersama 3 korban lainnya dan di masukan ke kamar mandi dan di kunci dari luar. Selanjutnaya kawanan peampok tersebut itu meningalkan lokasi lari pensiunan TNI berpangkat Letkol di Komplek IPB Baranang siang 2 Jalan Intan No 19 menggunakan sebuah mobil inova silver.
Meski memiliki motif yang nyaris sama dengan peristiwa yang terjadi di jalan Antasena Komplek Indraprasta Bantar Jati di mana satu korbannya Po Bun Khiong di tembak oleh pelaku pada bagian pinggang kirinya namun pihak kepolisian masih melakukan penyidikan. Dari informasi sat reskrim Polres Bogor Kota Setempat pengejaran kemarin sudah dilakukan hingga ke wilayah Bandung Jawa Barat. (YO)
Adang Suptandar dilantikan menjadi Inspektur Kabupaten Bogor.
Bogor – 02 Maret 2011
Menyusul pensiunnya Inspektur Kabupaten Bogor – Drs. H. Ridwan Ardiwinata, Bupati Bogor H. Rachmat Yasin menunjuk Drs. Adang Suptandar yang selama ini menduduki Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan – BKPP untuk menduduki Jabatan Inspektur Kabupaten Bogor. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Inspektur dilakukan Bupati Bogor – Rachmat Yasin, bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 15 Pejabat Eselon II dan III lainnya di Gedung Serba Guna Satu Pemkab setempat di Cibinong. Untuk Jabatan Kepala BKPP, Rachmat Yasin mempromosikan Hj. Atty Guniarwaty,SH yang sebelumnya sebagai Sekretaris BKPP yang kini dipercayakan kepada Drs. Marno yang sebelumnnya sebagai Kepala Bagian Umum Setda yan kini Jabatan Kabag Umum dipegang Jajang Dace Hatomi. Selain itu Bupati juga melantik Drg. Mike Kaltarina sebagai Direktur RSUD Leuwiliang dan Dr. Wiwik Widiastuti sebagai Wakil Direktur Administerasi RSUD Ciawi serta 8 Kepala Bidang dan seorang Sekretaris Kecamatan Babakan Madang – Yudi Nurzaman.
Bupati Bogor – Rachmat Yasin mengatakan, pelantikan dan alih tugas merupakan suatu yang biasa dalam rangka promosi dan pengembangan karier pegawai. Rachmat Yasin juga menginagatkan kepada para Pejabat yang baru dilantik, lebih meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pengawasan serta pembinaan aparat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Usai pelantikan pejabat eselom II dan III, dilanjutkan pelantikan 56 Pejabat Eselon IV yang juga ditandai pembacaan Fakta Integritas. Sekretaris Daerah – Hj.Nurhayanti dalam kesempatan tersebut mengatakan, sebagai aparatur pemerintah wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan untuk meningkatan kualitas pelayanan tersebut memerlukan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka penegakkan hukun dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, Sekda berpesan, Fakta Integritas jangan hanya diucapkan, tetapi harus diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas.
Menurut Nurhayanti, langkah awal yang harus dilakukan pejabat, mempelajari karakristik pekerjaan guna mencegah terjadinya penyimpangan dan pemborosan anggaran. Sementara itu Inspektur Kabupaten Bogor - Adang Suptandar mengatakan, kegiatan pengawasan yang telah dilakukan Ridwan akan melanjutkan dan lebih diintensifkan dalam upaya mencegahan dini, sehingga ketika Inspektur dari luar seperti BPK, Inwilprof diharapkan tidak mendapatkan temuan, disamping penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan – PKPT. (AD)
Menyusul pensiunnya Inspektur Kabupaten Bogor – Drs. H. Ridwan Ardiwinata, Bupati Bogor H. Rachmat Yasin menunjuk Drs. Adang Suptandar yang selama ini menduduki Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan – BKPP untuk menduduki Jabatan Inspektur Kabupaten Bogor. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Inspektur dilakukan Bupati Bogor – Rachmat Yasin, bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 15 Pejabat Eselon II dan III lainnya di Gedung Serba Guna Satu Pemkab setempat di Cibinong. Untuk Jabatan Kepala BKPP, Rachmat Yasin mempromosikan Hj. Atty Guniarwaty,SH yang sebelumnya sebagai Sekretaris BKPP yang kini dipercayakan kepada Drs. Marno yang sebelumnnya sebagai Kepala Bagian Umum Setda yan kini Jabatan Kabag Umum dipegang Jajang Dace Hatomi. Selain itu Bupati juga melantik Drg. Mike Kaltarina sebagai Direktur RSUD Leuwiliang dan Dr. Wiwik Widiastuti sebagai Wakil Direktur Administerasi RSUD Ciawi serta 8 Kepala Bidang dan seorang Sekretaris Kecamatan Babakan Madang – Yudi Nurzaman.
Bupati Bogor – Rachmat Yasin mengatakan, pelantikan dan alih tugas merupakan suatu yang biasa dalam rangka promosi dan pengembangan karier pegawai. Rachmat Yasin juga menginagatkan kepada para Pejabat yang baru dilantik, lebih meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pengawasan serta pembinaan aparat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Usai pelantikan pejabat eselom II dan III, dilanjutkan pelantikan 56 Pejabat Eselon IV yang juga ditandai pembacaan Fakta Integritas. Sekretaris Daerah – Hj.Nurhayanti dalam kesempatan tersebut mengatakan, sebagai aparatur pemerintah wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan untuk meningkatan kualitas pelayanan tersebut memerlukan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka penegakkan hukun dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, Sekda berpesan, Fakta Integritas jangan hanya diucapkan, tetapi harus diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas.
Menurut Nurhayanti, langkah awal yang harus dilakukan pejabat, mempelajari karakristik pekerjaan guna mencegah terjadinya penyimpangan dan pemborosan anggaran. Sementara itu Inspektur Kabupaten Bogor - Adang Suptandar mengatakan, kegiatan pengawasan yang telah dilakukan Ridwan akan melanjutkan dan lebih diintensifkan dalam upaya mencegahan dini, sehingga ketika Inspektur dari luar seperti BPK, Inwilprof diharapkan tidak mendapatkan temuan, disamping penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan – PKPT. (AD)
Kelanjutan nasib Direksi Pasar Tohaga saat ini berada di tangan Bupati.
Bogor – 02 Maret 2011
Menindaklanjuti rapat dengan direksi dua pekan lalu, Badan Pengawas Pasar Tohaga, akhirnya berhasil menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Bogor Rahmat Yassin, Seperti diketahui, seluruh Direksi Pasar Tohaga akan mengakihiri masa jabatannya pada 22 Maret mendatang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomer 4 tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tohaga bab 8 pasal 10 tentang direksi disebutkan syarat untuk menduduki jabatan itu, beberapa butir diantaranya, berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1), mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan referensi dari perusahaan sebelumnya. Memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang manajemen pasar; batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 52 tahun, terhitung sejak tanggal diusulkan oleh badan pengawas, Tidak terkait hubungan keluarga dengan bupati dan Dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh lembaga independen. Ketua Badan Pengawas Pasar Tohaga Dandan Mulyadi menjelaskan ada beberapa faktor dalam penyusunan Laporan Kinerja Direksi seperti meski mulai bekerja 2007 hingga 2009 penghasilan menunjukan defisit, Tetapi memasuki 2010 ada tren peningkatan laba, bahkan pemasukan untuk pemerintah daerah mencapai 80 milyar rupiah. Walau demikian, masih meninggalkan PR yang tidak terselesaikan direksi seperti pembangunan pasar parung dan pembenahan PKL, Menurut Dandan Mulyadi, sebagai penilaian akhir sekaligus eksekutor dalam menentukan direksi PD Pasar Tohaga empat tahun kedepan, berada ditangan Bupati Bogor
Diperkirakan, paling lambat 2 minggu kedepan, sudah ada hasil keputusan dari Bupati Bogor untuk disampaikan kepada Badan Pengawas melalui Sekretariat Daerah. (SN)
Menindaklanjuti rapat dengan direksi dua pekan lalu, Badan Pengawas Pasar Tohaga, akhirnya berhasil menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Bogor Rahmat Yassin, Seperti diketahui, seluruh Direksi Pasar Tohaga akan mengakihiri masa jabatannya pada 22 Maret mendatang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomer 4 tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tohaga bab 8 pasal 10 tentang direksi disebutkan syarat untuk menduduki jabatan itu, beberapa butir diantaranya, berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1), mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan referensi dari perusahaan sebelumnya. Memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang manajemen pasar; batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 52 tahun, terhitung sejak tanggal diusulkan oleh badan pengawas, Tidak terkait hubungan keluarga dengan bupati dan Dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh lembaga independen. Ketua Badan Pengawas Pasar Tohaga Dandan Mulyadi menjelaskan ada beberapa faktor dalam penyusunan Laporan Kinerja Direksi seperti meski mulai bekerja 2007 hingga 2009 penghasilan menunjukan defisit, Tetapi memasuki 2010 ada tren peningkatan laba, bahkan pemasukan untuk pemerintah daerah mencapai 80 milyar rupiah. Walau demikian, masih meninggalkan PR yang tidak terselesaikan direksi seperti pembangunan pasar parung dan pembenahan PKL, Menurut Dandan Mulyadi, sebagai penilaian akhir sekaligus eksekutor dalam menentukan direksi PD Pasar Tohaga empat tahun kedepan, berada ditangan Bupati Bogor
Diperkirakan, paling lambat 2 minggu kedepan, sudah ada hasil keputusan dari Bupati Bogor untuk disampaikan kepada Badan Pengawas melalui Sekretariat Daerah. (SN)
Banyaknya pengangguran terdidik karena kesalahan Kementrian Pendidikan dan Agama.
Bogor – 01 Maret 2011
Saat ini sangat banyak lulusan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang tidak mendapat kesempatan bekerja alias menjadi pengangguran terdidik. Setiap tahunnya perguruan tinggi baik Universitas atau pun Sekolah Tinggi menghasilkan sarjana, namun hanya beberapa persen saja yang dapat terserap dunia kerja. Guru Besar Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatulloh Prof Suwito di sela – sela wisuda Sekolah Tinggi Islam Terpadu Sahid Pamijahan Kabupaten Bogor mengatakan, banyaknya pengangguran terdidik bukan sepenuhnya kesalahan mahasiswa tetapi ada andil kesalahan Pemerintah seperti Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan. Ini karena umumnya pergurutan tinggi hanya mengajarkan teori, sementara prakteknya sangat minim. Seharusnya ada peraturan yang lebih menekankan kemampuan lulusan untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau setidaknya memudahkan memasuki lapangan pekerjaan. Dengan demikian tegas Suwito, Kementrian Pendidikan maupun Kementrian Agama harus menekankan perguruan tinggi menyesuaikan tuntutan zaman dalam membuka suatu jurusan.
Menurut Professor Suwito, lulusan baru harus mempunyai mimpi besar untuk mengembangkan diri, sebab sebagian besar mereka takut melangkah terlebih jika sudah menyangkut pada masalah permodalan. (SN)
Saat ini sangat banyak lulusan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang tidak mendapat kesempatan bekerja alias menjadi pengangguran terdidik. Setiap tahunnya perguruan tinggi baik Universitas atau pun Sekolah Tinggi menghasilkan sarjana, namun hanya beberapa persen saja yang dapat terserap dunia kerja. Guru Besar Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatulloh Prof Suwito di sela – sela wisuda Sekolah Tinggi Islam Terpadu Sahid Pamijahan Kabupaten Bogor mengatakan, banyaknya pengangguran terdidik bukan sepenuhnya kesalahan mahasiswa tetapi ada andil kesalahan Pemerintah seperti Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan. Ini karena umumnya pergurutan tinggi hanya mengajarkan teori, sementara prakteknya sangat minim. Seharusnya ada peraturan yang lebih menekankan kemampuan lulusan untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau setidaknya memudahkan memasuki lapangan pekerjaan. Dengan demikian tegas Suwito, Kementrian Pendidikan maupun Kementrian Agama harus menekankan perguruan tinggi menyesuaikan tuntutan zaman dalam membuka suatu jurusan.
Menurut Professor Suwito, lulusan baru harus mempunyai mimpi besar untuk mengembangkan diri, sebab sebagian besar mereka takut melangkah terlebih jika sudah menyangkut pada masalah permodalan. (SN)
Ratusan Pekerja PT Yupi Indo Jelly ke Gedung Wakil Rakyat di Cibinong.
BOGOR – 01 Maret 2011
Sekitar 300 Pekerja yang tergadung dalam Serikat Pekerja Nasional – SPN dan Serikat Pekerja Seluruh Indoesia – SPSI PT Yupi Indo Jelly Gum Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor berunjuk rasa ke Gedung Wakil Rakyat di Cibinong.
Dari Gunung Putri, mereka para Pekerja konvoi dengan Sepeda Motor dan sesampai di depan Gedung Wakil Rakyat, berorasi menyampaikan berbagai permasalahan yang menjadi tuntutannya. Sementara sejumlah perwakilan diterima Ketua bersama beberapa anggota Komisi D di Ruang Rapat Paripurna Dewan. Dihadapan para Wakil Rakyat, Koordinator Aksi yang juga Ketua SPSI Perusahaan tersebut – KAMSARI menjelaskan kronologis permasalahan yang dihadapi para pekerja yang sekaligus menjadi tuntutan mereka, diantaranya usulan penerbitan Perjanjian Kerja Bersama – PKB yang berujung dengan Pemutusan Hubungan Kerja – PHK sepihak. Menurut Kamsari proses penerbitan PKB dilakukan sudah sejak lama, tetapi sampai sampai ini belum direalisasikan pihak Perusahan. Untuk itu para Pengunjuk Rasa menuntut segera direalisasikannya PKB.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor – Sumarly mengaku memahami betul persoalan yang dihadapi para Pekerja. Untuk ia berjanji untuk mempolo api dan menindaklanjuti aspirasi pengunjuk rasa dengan terlebih dahulu mengundang pihak-pihak terkait seperti piahk Perusahaan, Disnaker dan Perwakilan Pekerja untuk duduk bersama–sama menyelesaikan permasalahan sehingga tidak berlarut-larut.
Mendengar jawaban para Wakil Rakyat dari Komisi D yang dinilainya meyakinkan dapat menyelesaikan persoalaan, ratusan pengunjuk rasa, akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan kembali melakukan aktivitas di Perusahaan tempat mereka menggantungkan hidupnya, sambil menunggu direalisaskinannya pembentukan ataupun menerbitan Perjanjian Kerja Bersama – PKB. Karena jika Perusahaan itu tidak melaksanakan PKB berarti melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan. (AD)
Sekitar 300 Pekerja yang tergadung dalam Serikat Pekerja Nasional – SPN dan Serikat Pekerja Seluruh Indoesia – SPSI PT Yupi Indo Jelly Gum Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor berunjuk rasa ke Gedung Wakil Rakyat di Cibinong.
Dari Gunung Putri, mereka para Pekerja konvoi dengan Sepeda Motor dan sesampai di depan Gedung Wakil Rakyat, berorasi menyampaikan berbagai permasalahan yang menjadi tuntutannya. Sementara sejumlah perwakilan diterima Ketua bersama beberapa anggota Komisi D di Ruang Rapat Paripurna Dewan. Dihadapan para Wakil Rakyat, Koordinator Aksi yang juga Ketua SPSI Perusahaan tersebut – KAMSARI menjelaskan kronologis permasalahan yang dihadapi para pekerja yang sekaligus menjadi tuntutan mereka, diantaranya usulan penerbitan Perjanjian Kerja Bersama – PKB yang berujung dengan Pemutusan Hubungan Kerja – PHK sepihak. Menurut Kamsari proses penerbitan PKB dilakukan sudah sejak lama, tetapi sampai sampai ini belum direalisasikan pihak Perusahan. Untuk itu para Pengunjuk Rasa menuntut segera direalisasikannya PKB.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor – Sumarly mengaku memahami betul persoalan yang dihadapi para Pekerja. Untuk ia berjanji untuk mempolo api dan menindaklanjuti aspirasi pengunjuk rasa dengan terlebih dahulu mengundang pihak-pihak terkait seperti piahk Perusahaan, Disnaker dan Perwakilan Pekerja untuk duduk bersama–sama menyelesaikan permasalahan sehingga tidak berlarut-larut.
Mendengar jawaban para Wakil Rakyat dari Komisi D yang dinilainya meyakinkan dapat menyelesaikan persoalaan, ratusan pengunjuk rasa, akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan kembali melakukan aktivitas di Perusahaan tempat mereka menggantungkan hidupnya, sambil menunggu direalisaskinannya pembentukan ataupun menerbitan Perjanjian Kerja Bersama – PKB. Karena jika Perusahaan itu tidak melaksanakan PKB berarti melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan. (AD)
Tekad SDN Bantar Jati 9 Kota Bogor untuk meraih ADIWIYATA Tingkat Nasional
Bogor – 01 Maret 2011
Setelah berhasil meraih predikat Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional selama dua periode, kini Sekolah Dasar Negeri Bantar Jati 9 Kota Bogor berbasis ramah lingkungan tersebut bertekad meraih Sekolah Adiwiyata Nasional Mandiri tahun 2011. Hal itu disampaikan Kepala SD Negeri Bantar Jati 9 Kota Bogor- Yayah Komariah Spd terkait kunjungan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah BPLHD Jawa Barat serta Badan Lingkungan Hidup Kota Bogor termasuk dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kepada RRI Yayah Komariah menjelaskan untuk mencapai ke arah Adiwiyata Mandiri pihaknya tetap melakukan sejumlah kegiatan berbasis lingkungan termasuk mempromosikan Sekolah itu hingga ke Manca Negara, Terkait kunjungan 30 mahasiswa dari Negara Korea , Yayah Komariah menandaskan mendapat apresesiasi cukup positif sebab pasca kunjungan tersebut sejumlah metode seputar Green Culture Education yang diterapkan di sekolah berwawasan ramah lingkungan di tindaklanjuti di beberapa lokasi di Korea antara lain students actifityn and pure action yang nyaris tidak didapat lagi di Negara tetangga tersebut, Yayah juga mengaku, saat kunjungan sejumlah mahasiswa itu, kedua belah pihak menemukan kendala akibat minimnya pengetahuan bahasa Inggris oleh kedua belah pihak, namun dengan komunikasi berbasis lingkungan, keduanya saling memahami. Hal itu terbukti dari kesimpulan yang diperoleh para mahasiswa dalam kunjungannya itu mendapat sejumlah pegetahuan dan pengalaman tentang metode Green Culture Education.
Menyinggung kesiapan SD N Bantar Jati 9 menghadapi Ujian Nasional-UN , Komariah menjelaskan sudah mempersiapkan baik phisik maupun mental para anak didiknya yang hendak menempuh Ujian Nasional antara lain, dengan menggelar Tryb Out, baik untuk tingkat Kota Bogor dan juga tingkat Jawa Barat termasuk menambah jam belajar. Hingga kini jumlah murid yang dipastikan mengukuti Ujian Nasional-UN 57 siswa dari 457 siswa di Sekolah tersebut. (MM)
Setelah berhasil meraih predikat Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional selama dua periode, kini Sekolah Dasar Negeri Bantar Jati 9 Kota Bogor berbasis ramah lingkungan tersebut bertekad meraih Sekolah Adiwiyata Nasional Mandiri tahun 2011. Hal itu disampaikan Kepala SD Negeri Bantar Jati 9 Kota Bogor- Yayah Komariah Spd terkait kunjungan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah BPLHD Jawa Barat serta Badan Lingkungan Hidup Kota Bogor termasuk dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kepada RRI Yayah Komariah menjelaskan untuk mencapai ke arah Adiwiyata Mandiri pihaknya tetap melakukan sejumlah kegiatan berbasis lingkungan termasuk mempromosikan Sekolah itu hingga ke Manca Negara, Terkait kunjungan 30 mahasiswa dari Negara Korea , Yayah Komariah menandaskan mendapat apresesiasi cukup positif sebab pasca kunjungan tersebut sejumlah metode seputar Green Culture Education yang diterapkan di sekolah berwawasan ramah lingkungan di tindaklanjuti di beberapa lokasi di Korea antara lain students actifityn and pure action yang nyaris tidak didapat lagi di Negara tetangga tersebut, Yayah juga mengaku, saat kunjungan sejumlah mahasiswa itu, kedua belah pihak menemukan kendala akibat minimnya pengetahuan bahasa Inggris oleh kedua belah pihak, namun dengan komunikasi berbasis lingkungan, keduanya saling memahami. Hal itu terbukti dari kesimpulan yang diperoleh para mahasiswa dalam kunjungannya itu mendapat sejumlah pegetahuan dan pengalaman tentang metode Green Culture Education.
Menyinggung kesiapan SD N Bantar Jati 9 menghadapi Ujian Nasional-UN , Komariah menjelaskan sudah mempersiapkan baik phisik maupun mental para anak didiknya yang hendak menempuh Ujian Nasional antara lain, dengan menggelar Tryb Out, baik untuk tingkat Kota Bogor dan juga tingkat Jawa Barat termasuk menambah jam belajar. Hingga kini jumlah murid yang dipastikan mengukuti Ujian Nasional-UN 57 siswa dari 457 siswa di Sekolah tersebut. (MM)